Gaes !!! PP Kesehatan : Sediakan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar?

SUARAGONG.COM – Sebuah Kontroversi baru dan hangat dibicarakan terkait Peraturan pemerintah terbaru. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo telah mencoret kertas putih dengan tinta Hitamnya. Dimana telah ditandatangani sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang justru kini menjadi Kontroversi.

Selayaknya sebuah peraturan. Dimana PP tersebut mengatur Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan yang mencakup beberapa program kesehatan termasuk sistem reproduki. Namun terdapat hal yang mengejutkan banyak pihak dimana terdapat pasal yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar. Bagaimana bisa?.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi : “Penyediaan Alat Kontrasepsi”

Dituliskan dalam Pasal 103 Ayat (1) mengenai dasar serta upaya dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Penjelasan secara tertulis di PP terkait perlindungan sistem reproduksi sebagaimana yang dimaksud yaitu :

“Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi,” bunyi pasal 103 ayat (1) PP Kesehatan. Namun, Dalam Berbagai Jenis Pelayanan Kesehatan Reproduksi ini, memunculkan Polemik dimana tersorot pada Ayat ke-(4) butir “e”.  Dimana menyebutkan “penyediaan alat kontrasepsi”.

Bunyi Pasal 103 ayat 4 yang merinci lagi soal pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksudkan itu meliputi:

a. deteksi dini penyakit atau skrining;
b. pengobatan;
c. rehabilitasi;
d. konseling; dan
e. penyediaan alat kontrasepsi

Pasal-pasal tersebut memberikan dasar atau landasan untuk melakukan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. Meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana. Sekaligus melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual di masa remaja.

Sebagai Muatan Ajaran

Tak sampai situ, aturan ini memasukkan muatan edukasi kesehetan reproduksi sebagai materi atau bahan ajar untuk para siswa dalam lingkungan sekolah maupun kegiatan lain di luar sekolah.

“Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah,” bunyi Pasal 103 ayat (3) PP tersebut.

Diatur juga sebuah konseling khusus yang bisa didapatkan oleh Pelajar sebagaimana diatur dalam pasalnya secara Privat dan Kerahasiaan yang dilakukan oleh tenaga ahli. Tertuliskan sebagaimana PP Kesehatan yaitu : “Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, itu tenaga kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya,” bunyi ayat (5) pasal 103 PP Kesehatan.

Dalam Penegasannya Presiden RI, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan ini bukannya tanpa dasar. Namun Presiden menjelaskan jika aturan ini merupakan turunan sebagaimana Aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan dalam PP ini yang mengundang Kontroversi juga berkaitan dengan Rokok. Di dalam PP ini juga menetapkan larangan menjual rokok ketengan dalam pasal 434 ayat (1) serta memberikan batasan lebih tinggi terhadap usia untuk bisa merokok, Yaitu dari 18 – 21 Tahun. Bagaimana Menurutmu Gaes ? (Aye/sg).