Gaes!!! Ratusan Buruh Lipat dan Sortir Geruduk Rumah Kordinator, Tuntut Upah Tidak Sesuai!

Malang, Suaragong – Ratusan tenaga lipat dan sortir surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melakukan aksi demo di rumah Kordinator tenaga lipat dan sortir di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (20/1/2024) malam.

Mereka datang membawa kekecewaan kepada Kordinator tenaga sortir dan lipat lantaran upah yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang semestinya. Kemudian, sistem penggajiannya dikatakan perkardus bukan perlembar.

Hendro Simanjuntak salah satu buruh tenaga lipat dan sortir asal Kota Malang saat ditemui mengatakan, harusnya penggajiannya itu perlembar. Perlembarnya dikatan senilai kurang lebih antara Rp 300 rupiah dan Rp 200 rupiah.

Artinya, jika dikalkulasikan dalam satu kardus yang berisi 500 surat suara misalnya, maka 300 rupiah dikali 500 surat suara (dalam satu kardus), buruh mendapatkan upah Rp 150 ribu.

“Tetapi buruh malah digaji Rp 60 ribu untuk pemilihan presiden. Kemudian Rp 60 ribu untuk DPR RI, Rp 50 ribu untuk DPRD, dan Rp 40 ribu untuk DPD dalam setiap kardus,” katanya.

Satu kardus itu, lanjut Hendro, isinya berbeda-beda. Ada yang 2000 lembar surat suara untuk Pilpres, dan ada yang 500 lembar.

“Terus kita nuntut. Lalu mereka bilang itu sudah pas, dari pusat sudah seperti itu kita kan gak terima, kita tidak goblok. Kita bareng teman-teman ngomong ke depan jadilah negosiasi harga yang alot sekali seperti negosiasi harga cabe di pasar,” katanya.

Alhasil, dengan berat hati Hendro meminta mengambil jalan tengah dalam penggajian ini. Yang awalnya menentukan perkardus, berubah perlembar dengan harga yang cukup rendah.

“Kita browsing kalau di Jawa timur itu saya lihat acuanya UMK to. Kalau UMR itu Malang Rp 3,1 juta, harusnya Rp 300 rupiah perlembarnya, terus kita lihat di Jombang, lalu kita ambil tengahnya 220. Kalau 220 kali 500 jadi ya Rp 110 ribu perkarton walaupun ini sangat jauh sekali,” katanya.

Hingga akhirnya, lanjut Hendro, terjadi perdebatan dengan Kordinator tenaga sortir dan lipat yang mengatakan tidak berani membayar perlembar. Bisanya tetap perkardus dengan harga yang berbeda dari awal.

“Menjadi, Rp 130 untuk pelipatan Presiden, Rp 90 ribu untuk DPR RI dan DPRD, Rp 70 untuk DPD,” katanya.

Sementara itu, Kordinator tenaga sortir dan lipat Supriadi menambahkan, sebenarnya tidak ada permasalahan terkait harga. Ini hanya mis komunikasi saja.

“Memang namanya manusia itu tidak luput dengan kesalahan, jadi diantara pekerja dan pihak pemenang tender itu tadi ada miskomunikasi pada titik akhirnya, Alhamdulillah semua itu ada kesepakatan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama terutama dari KPU Kabupaten Malang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama dia menambahkan, setiap event lima tahun, dirinya selalu dipanggil untuk melaksanakan pelipatan surat suara, tapi pada tahun ini luar biasa hingga 900 lebih.

“Iya, ini dari lokalan sekitar 900. Alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan lancar tidak ada masalah sebenarnya, sampai sekarangpun dari aparat kepolisian masih mengawal kita tidak ada masalah Alhamdulillah semua itu berjalan lancar sesuai harapan warga masyarakat,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU Kabupaten Malang Mahaendra Pramudya Mahardika mengatakan, gaji untuk tenaga lipat dan sortir perlembar kurang lebih Rp 300 rupiah.

“Gaji antara DPR RI dan DPRD berbeda dengan gaji Presiden. Kalau Presiden Rp 200 rupiah karena lebih kecil,” katanya.

Dika melanjutkan, tidak ada target dalam pelipatan dan sortir tersebut. Semakin banyak melipat, semakin banyak gaji yang didapat.

“Ya semakin banyak melakukan pelipatan, maka semakin banyak gaji yang didapat,” pungkasnya. (nif).