Type to search

Pemerintahan Peristiwa

Gaji Guru Kecil, Sri Mulyani: Apakah Semua Harus Ditanggung Negara?

Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani, mempertanyakan soal gaji guru, apakah sistem guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung negara

SUARAGONG.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tantangan besar masih dihadapi pemerintah dalam memberikan gaji layak bagi guru dan dosen di Indonesia. Menurutnya, keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah hanya mampu memberi gaji relatif kecil, sehingga profesi ini kurang diminati sebagian masyarakat.

Gaji Guru dan Dosen Masih Kecil, Sri Mulyani: Apakah Semua Harus Ditanggung Negara?

“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai, karena gajinya nggak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam acara Sains dan Teknologi sebagai Fondasi Kedaulatan Fiskal dan Transformasi Nasional, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Menkeu kemudian mempertanyakan apakah sistem penggajian guru dan dosen harus sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bisa melibatkan partisipasi publik. Namun, ia belum memaparkan secara rinci skema jika penggajian melibatkan kontribusi masyarakat.

“Apakah semuanya harus keuangan negara? Ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” ujarnya.

Baca Juga : Pemkab Jombang Anggarkan Rp 17,9 M untuk Sekolah Rakyat

Anggaran Mencapai Rp724,3 triliun Untuk Pendidikan

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan 20 persen dari belanja negara untuk sektor pendidikan. Sebagaimana sesuai dengan amanat konstitusi. Total anggaran mencapai Rp724,3 triliun, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bantuan langsung bagi siswa dan mahasiswa, gaji dan tunjangan guru serta dosen, hingga pembangunan sarana-prasarana pendidikan dan penelitian.

Selain gaji, Sri Mulyani juga menyinggung persoalan tunjangan kinerja (tukin) dosen yang sempat menjadi sorotan publik hingga memicu aksi demonstrasi. Ia menegaskan, pemberian tukin harus berbasis capaian kinerja, bukan sekadar pemerataan.

“Dosen juga harus diukur kinerjanya, dan inilah mungkin salah satu ujian bagi Indonesia. Are we rewarding the achievement atau are we going to distribute the money for the sake of just equality?” pungkasnya. (Aye/sg)

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • sultan69
  • sultan69
  • sultan69
  • sultan69
  • sultan69
  • sultan69