Gelombang Aksi Mahasiswa di Kota Probolinggo Suarakan Keadilan

SUARAGONG.COM – Senin (1/9/25), suasana Gedung DPRD Kota Probolinggo mendadak ramai. Bukan karena rapat besar, melainkan karena gelombang aksi mahasiswa yang datang membawa suara keresahan mereka.

Menariknya, bukan satu, tapi dua aksi digelar di hari yang sama, hanya selisih kurang dari tiga jam. Meski berbeda bendera, keduanya sama-sama berjalan damai dan sarat pesan soal keadilan, demokrasi, dan kebijakan publik.

Gelombang Aksi Mahasiswa di Kota Probolinggo: Suarakan Keadilan untuk Affan dan Tuntut Reformasi Kebijakan

Aksi pertama berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Probolinggo datang membawa dua tuntutan utama: mengusut tuntas kasus meninggalnya almarhum Affan Kurniawan secara adil, serta memberikan kompensasi nyata kepada keluarga korban.

Mereka langsung ditemui oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Duri Laksmi Syntha Kusumawardhani, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Tumari, dan sejumlah kepala OPD. Kehadiran pejabat ini jadi sinyal bahwa aspirasi mahasiswa ingin didengar langsung, bukan hanya lewat laporan.

Koordinator lapangan aksi, Azam, menyampaikan orasi penuh emosi. “Tuntutan ini agar tidak ada lagi Affan Kurniawan yang menjadi korban, khususnya di Kota Probolinggo,” ujarnya lantang. Orasi itu disambut sorakan solidaritas mahasiswa lain yang membawa poster dengan pesan keadilan.

Baca Juga :Mensos Sebut Korban Demo Akan Dapat Bantuan dari Prabowo

7 Poin Krusial Demokrasi

Tak berhenti di situ, pada pukul 15.00 WIB giliran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo yang melanjutkan gelombang aksi di titik yang sama. Kali ini, tuntutannya lebih luas. Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo, Imam Suyuti, membacakan tujuh poin yang mereka anggap krusial untuk memperbaiki wajah demokrasi dan kebijakan publik.

Isi tuntutan HMI antara lain:

1. Reformasi partai politik agar transparan dan akuntabel.
2. Pembenahan institusi publik yang dinilai lamban merespons rakyat.
3. Pemecatan wakil rakyat yang dianggap “toxic” bagi masyarakat.
4. Efisiensi anggaran pejabat agar lebih berpihak pada rakyat.
5. Pengesahan RUU yang pro-rakyat.
6. Revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Reformasi sistem perpajakan untuk mewujudkan keadilan fiskal.

Imam menegaskan bahwa poin-poin tersebut lahir dari diskusi panjang, bukan sekadar aspirasi dadakan.

“Kami tidak ingin demokrasi hanya jadi slogan. Negara harus hadir dengan kebijakan yang adil,” tegasnya.

Di hadapan dua gelombang aksi ini, Ketua DPRD Kota Probolinggo Duri Laksmi Syntha Kusumawardhani menyampaikan apresiasi. Ia mengaku bangga karena mahasiswa tetap memilih jalur damai untuk bersuara.

“Kami memahami keresahan publik. Terkait tuntutan ini, akan kami sampaikan ke DPR RI dan kami kawal agar benar-benar didengar,” janjinya.

Pernyataan itu pun mendapat tepuk tangan dari mahasiswa, tanda apresiasi meski perjuangan mereka masih panjang.

Gelombang aksi di Probolinggo ini menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda semakin berani bersuara soal keadilan, reformasi, hingga keberpihakan negara pada rakyat. (Aye/sg)