Greenpeace Kritik Hilirisasi Nikel Raja Ampat, Bahlil Bilang Begini

Suaragong.com – Greenpeace Kritik Hilirisasi Nikel – Greenpeace Indonesia menyuarakan kritik keras untuk program hilirisasi industri nikel yang dinilai merusak lingkungan dan hutan. Aktivitas ini disebut menyebabkan kerusakan seperti, pencemaran sumber air, sungai, laut, hingga udara. 

Terbaru, mereka menyoroti bahwa operasi pertambangan nikel kini turut mengancam kawasan pariwisata di Raja Ampat, Papua.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengungkapkan bahwa proyek industrialisasi hilirisasi nikel yang dikebut pemerintah di tengah permintaan mobil listrik yang terus meningkat telah merusak hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai wilayah seperti Kabaena, Wawonii, Halmahera, Obi dan tempat lainnya.

“Kini Raja Ampat terancam tambang nikel, Papua tempat dengan keanekaragaman hayati yang mendapat julukan surga terakhir di bumi,” kata Iqbal dalam keterangan resminya, Selasa (3/6/2025). 

Aksi kritik keras tersebut dilakukan ketika Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno, berpidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta. 

Baca Juga: Pemerintah Batal Beri Diskon Listrik 50%

Bentangkan Spanduk Protes di Ruang Konferensi

Aktivis Greenpeace membentangkan banner bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”, serta membentangkan banner dengan pesan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. 

Tak hanya menyuarakan aspirasi di dalam ruang konferensi, aktivis Greenpeace Indonesia bersama anak muda Papua juga membentangkan atribut spanduk di area pameran yang berada di luar ruangan tersebut.

Sejumlah pesan seperti “What’s the True Cost of Your Nickel”, “Nickel Mines Destroy Lives”, dan “Save Raja Ampat the Last Paradise” terlihat terpajang di tengah keramaian pengunjung dan deretan gerai pameran. 

Lewat aksi damai ini, Greenpeace ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia serta pelaku industri nikel bahwa aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel di berbagai wilayah telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat yang terdampak.

Baca Juga: Wali Kota Malang Tanggapi Polemik Pelepasan Siswa di Hotel Mewah

Greenpeace Kritik Hilirisasi Nikel, Begini Tanggapan Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengatakan akan mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa para pelaku usaha pertambangan perlu menghormati status Papua sebagai daerah otonomi khusus, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut.

“Saya ada rapat dengan Dirjen, saya bakal panggil pemilik IUP, baik BUMN atau swasta. Kita harus terus menghargai, karena di Papua ada namanya otonomi khusus, seperti halnya juga Aceh,” kata Bahlil usai agenda Human Capital Summit 2025, Selasa (3/6/2025).

Dalam hal ini, Bahlil juga mengakui terdapat beberapa aspirasi pelaku usaha untuk melakukan pertambangan dan smelter di Raja Ampat, Papua. 

“mungkin saja ya, saya melihat terdapat kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba evaluasi,” tuturnya. (Adj)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News