Gubernur Jatim Nyatakan Dukungan Pembentukan BUMD Pangan

SUARAGONG.COM – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang tengah didorong oleh Komisi C DPRD Jatim. Dukungan ini disampaikan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (24/4/2025) Kemarin.

Gubernur Jatim Dukung Pembentukan BUMD Pangan, Maksimalkan Potensi Sektor Agro

Khofifah menilai, meski kontribusi sektor agro—meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan—terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini hanya menyumbang 10,66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga potensi peningkatan sangat terbuka. Terlebih, peningkatan sektor ini pada 2024 tercatat hanya 0,07 persen.

“Kalau ini memang menjadi kebutuhan strategis, iya, kenapa tidak?” tegas Khofifah saat ditemui usai paripurna.

Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya sebatas produksi beras. Isu pangan mencakup lebih luas, mulai dari daging, susu, hingga distribusi dan pembudidayaan. Jawa Timur pun disebutnya telah melampaui standar ketahanan pangan nasional, dan kini menuju kedaulatan pangan.

“Pangan itu bukan hanya soal padi. Kita ini sudah menuju kedaulatan pangan, sedangkan nasional masih dalam tahap ketahanan. Jadi kalau pembentukan BUMD Pangan ini bisa memperkuat sistem dari hulu ke hilir, tentu layak dipertimbangkan,” jelasnya.

Namun, Khofifah mengingatkan bahwa pembentukan BUMD bukan hal sederhana. Harus ada kajian dan penilaian matang, termasuk apakah bentuknya akan berupa BUMD baru atau anak usaha dari BUMD yang sudah ada.

“Kita lihat dulu, pasti akan ada proses asesmen,” imbuhnya.

Baca Juga : Gubernur Khofifah Tinjau Calon Sekolah Rakyat di Kampus Unesa

Komisi C DPRD Jatim Apresiasi Respons Gubernur

Di sisi lain, anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menyambut baik respons Gubernur Khofifah terhadap wacana pembentukan BUMD Pangan. Ia berharap langkah ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk asesmen kelembagaan dan kebutuhan riil daerah.

“Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dengan melakukan asesmen,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim itu.

Wacana pembentukan BUMD Pangan muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan di tingkat daerah, serta sebagai strategi ekonomi jangka panjang yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, petani, dan pelaku industri pangan. (aye) 

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News