Hari Ini Ribuan Ojol Demo di DPR, Tolak Layanan Hemat

SUARAGONG.COM – Hari ini ribuan pengemudi ojek online atau ojol melakukan demo besar-besaran di kota besar. Di Jakarta sendiri diperkirakan ada 25 ribu pengemudi ojol yang melakukan demo.

Baca Juga: Ojol Akan Demo 20 Mei, Tuntut Tarif Adil dan Potongan Wajar

Yang terkait dengan penolakan terhadap layanan hemat dan promo yang diberikan aplikator. Yang dirasa oleh mereka merugikan pengemudi karena potonga-potongan dari layanan hemat tersebut dan menuntut keadilan kepada pemerintah.

Driver Ojol Sudah Berkumpul Sejak Pagi

Sekitar 25 hingga 35 ribu driver ojol dari berbagai daerah di Jawa dan Sumatera mulai memadati beberapa titik kumpul aksi di Jakarta. Beberapa ribu driver ojol dilaporkan juga memadati pusat kota-kota besar seperti Surabaya dan Semarang.

Ketum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan bahwa sudah terlalu lama para driver ojol menerima “jalan damai” dari pemerintah selaku regulator dengan aplikator.

Namun naiknya tarif dan semakin banyaknya potongan yang diberikan aplikator terhadap konsumen malah membuat penghasilan driver juga semakin banyak yang dipotong.

Para Driver Berkumpul di DPR Gaungkan Lima Tuntutan Kepada Pemerintah

Ada empat tuntutan yang digaungkan para driver dalam demo di depan Gedung DPR. Ada tiga titik dimana para driver ojol berkumpul. Diantaranya adalah Istana Merdeka, Gedung DPR, dan kantor-kantor ojol seperti kantor pusat Gojek, Grab, dan beberapa ojek online lainnya.

Berikut adalah lima tuntutan yang diinginkan oleh para driver ojek online.

• Presiden RI dan Menteri Perhubungan diminta memberikan tindakan tegas kepada perusahaan aplikasi yang dianggap melanggar peraturan pemerintah, khususnya yang tercantum dalam Permenhub PM No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022.

• Komisi V DPR RI diminta untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator guna membahas isu-isu penting yang menyangkut sektor transportasi daring.

• Pemotongan biaya oleh aplikasi harus dibatasi maksimal 10%.

• Penyesuaian tarif penumpang diperlukan, termasuk penghapusan skema seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.

• Penetapan tarif untuk layanan antar makanan dan pengiriman barang juga diminta segera dilakukan, dengan melibatkan perwakilan asosiasi pengemudi, pihak regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Mereka berharap dengan dikabulkannya hal tersebut, potongan-potongan yang diberikan oleh aplikator mereka bisa dihapus. Atau setidaknya dikurangi. (PGN)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News