Hendro Gunawan: Cegah Korupsi dengan Terima Aduan Masyarakat

SUARAGONG.COM – Inspektur Provinsi Jawa Timur, Ir. Hendro Gunawan, M.A., menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap laporan, keluhan, hingga kritik masyarakat. Ia menyebut, segala bentuk masukan menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kinerja Inspektorat agar pelayanan publik di Jawa Timur semakin baik dan bersih dari praktik korupsi.

Hendro Gunawan Tegaskan, Cegah Korupsi dengan Terima Aduan Masyarakat

“Kami terbuka menerima laporan, keluhan, maupun ide dari masyarakat. Semua kritik positif sangat kami butuhkan agar kami bisa terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan terbaik,” ujar Hendro Gunawan, mantan Sekretaris Daerah Kota Surabaya itu.

Menurut Hendro, Inspektorat memiliki dua fungsi utama, yakni pembinaan dan pengawasan. Fungsi pembinaan berfokus pada pencegahan terjadinya korupsi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan konsultasi, baik kepada masyarakat maupun seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami melakukan sosialisasi, konsultasi, dan juga menerima pengaduan dari masyarakat. Jika ada laporan, kami klarifikasi, sampaikan kepada pihak terkait, kemudian dilakukan pemeriksaan. Hasilnya bisa ditindaklanjuti sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Sementara itu, fungsi pengawasan dijalankan apabila ditemukan adanya penyimpangan. Hasil pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya. Termasuk kemungkinan meneruskan temuan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian atau kejaksaan.

“Kalau terbukti, tentu akan kami teruskan ke APH. Selain itu, kami juga melakukan kerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian dalam hal supervisi dan pendampingan,” lanjut Hendro.

Sering Lakukan Joint Investigation

Ia menambahkan, Inspektorat Provinsi Jatim juga sering menerima permintaan bantuan investigasi dari berbagai daerah. Misalnya, ketika ada laporan dugaan penyimpangan di salah satu kota, pihak Inspektorat dapat ditugaskan untuk melakukan investigasi bersama.

“Kami sering melakukan joint investigation atau investigasi bersama. Namun, perlu dipahami, tugas utama Inspektorat berbeda dengan kejaksaan. Kami lebih menekankan pembinaan dan pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi,” ujarnya.

Hendro menegaskan, pencegahan korupsi memerlukan sinergi lintas sektor — baik antar-OPD maupun dengan masyarakat. Meski membutuhkan dukungan anggaran, pihaknya berkomitmen untuk bekerja maksimal sesuai kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur.

“Kami siap menjalankan tugas sesuai fungsi dan kemampuan anggaran. Sosialisasi kami lakukan langsung ke masyarakat, memanggil OPD, menyebarkan flyer, memanfaatkan media sosial, serta membuka kanal aduan lewat daring dan WhatsApp,” tegasnya.

Meski berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, Hendro tak menampik bahwa pelanggaran masih sesekali terjadi. Namun, pendekatan humanis tetap menjadi prioritas. Jika pelanggaran bersifat administratif, pihaknya akan mendorong penyelesaian secara cepat agar tidak menimbulkan persoalan berkelanjutan.

“Harapan kami, semua pihak—baik OPD maupun masyarakat—bisa memahami aturan dengan baik. Mari bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan berintegritas,” pungkas Hendro Gunawan. (Wahyu/Aye)