Ekonomi Pemerintahan

Indonesia Kena Imbas Tarif Impor 32% dari Trump

Nanda 09/07/2025

SUARAGONG.COM – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menanggapi kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS) yang menyasar produk ekspor nasional. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk melakukan misi diplomatik langsung ke Washington D.C. menyusul pengumuman tarif impor sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump.

Kena Tarif Impor 32% dari Trump, Prabowo Kirim Airlangga ke AS untuk Lobi Dagang

Kebijakan tersebut menjadi sorotan karena dinilai bisa memukul sektor ekspor unggulan Indonesia. Dalam pernyataan resmi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebut kunjungan Airlangga sebagai langkah strategis dan diplomatik untuk merespons perkembangan kebijakan dagang global.

“Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan keputusan tarif Presiden Trump yang baru saja diumumkan,” kata Haryo, Selasa (8/7/2025).

Langkah Cepat untuk Jaga Stabilitas Ekspor Nasional

Airlangga melanjutkan perjalanan ke AS usai mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan diplomatik ke Brasil. Di Washington D.C., Airlangga akan bertemu dengan pejabat tinggi AS guna menyampaikan keberatan resmi Pemerintah Indonesia serta membuka ruang dialog untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan.

“Pemerintah Indonesia menilai keputusan tarif tersebut belum final dan masih terbuka untuk negosiasi. Karena itu, momen ini akan dioptimalkan demi menjaga kepentingan nasional,” lanjut Haryo.

Dampak kebijakan tarif impor sebesar 32% tentu tidak main-main. Sejumlah sektor industri ekspor, mulai dari manufaktur, tekstil, elektronik, hingga alas kaki, dikhawatirkan akan terkena imbas secara langsung maupun tidak langsung.

Indonesia Masuk Daftar 14 Negara Kena Tarif Tinggi

Presiden AS Donald Trump, dalam pernyataannya pada awal Juli, menyebut bahwa kebijakan tarif impor tinggi diberlakukan atas dasar keadilan perdagangan. Ia menyoroti defisit perdagangan AS dengan sejumlah negara mitra sebagai alasan utama kebijakan ini.

Tarif baru ini akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025, atau mundur dari jadwal awal yakni 9 Juli. Indonesia termasuk dalam daftar 14 negara yang dikenai tarif tinggi tersebut, bersama Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Afrika Selatan, hingga Serbia.

Prabowo Tempuh Jalur Diplomasi, Prioritaskan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto sendiri disebut terus memantau dinamika kebijakan ini. Orang nomor 1 di Indonesia ini juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan diplomasi ekonomi dalam merespons tekanan eksternal. Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah alternatif untuk memperluas pasar ekspor non-tradisional, jika tarif tinggi AS benar-benar diberlakukan tanpa kesepakatan baru.(Aye/sg)