Ini Kata Istana untuk Pembangunan Ponpes Pakai APBN
Share
SUARAGONG.COM – Istana angkat bicara soal wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan pondok pesantren di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan final dan masih melakukan kajian menyeluruh.
Istana: Pemerintah Masih Kaji Rencana Pembangunan Ponpes dengan APBN
Menurut Prasetyo, pemerintah perlu memastikan dua hal sebelum melangkah lebih jauh: jumlah pondok pesantren yang tersebar di Indonesia dan kemampuan fiskal negara.
“Memang semua sedang kita pelajari ya, karena berkaitan dengan masalah jumlah dan juga perkembangan. Apakah pondok pesantren yang sekarang sudah ada yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru.” Ujarnya kepada awak media, Senin (13/10/2025).
Wacana ini mencuat setelah musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pekan lalu. Menewaskan lebih dari 60 santri. Tragedi ini langsung menjadi sorotan publik dan memunculkan desakan agar pemerintah turun tangan membenahi infrastruktur pesantren di Tanah Air.
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak serta-merta memerintahkan agar dana APBN digunakan untuk membangun pesantren baru. Fokus utama Presiden saat ini, kata dia, adalah memastikan keamanan dan kelayakan bangunan pesantren yang sudah ada.
“Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum memeriksa kelayakan gedung di seluruh pondok pesantren. Agar tidak terjadi lagi kejadian seperti di Al Khoziny,” tegasnya.
Baca Juga : Menkeu Purbaya Pastikan Cukai Rokok Tak Naik di 2026
Menkeu Belum Terima Proposal
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya belum menerima proposal resmi terkait rencana pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN.
“Saya baru baca di media aja, tapi belum tahu siapa yang usulkan. Seperti apa proposalnya juga belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan pemerintah akan mengambil alih pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny mengingat kondisinya bersifat darurat.
“Kalau anggaran, selama ini sebenarnya pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama. Tapi karena ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kami yang tangani,” jelas Dody, Selasa (7/10/2025).
Dody menambahkan, pembangunan ulang akan menggunakan dana APBN, namun pemerintah tetap membuka peluang partisipasi pihak swasta.
“Insya Allah cukup dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada bantuan dari swasta,” ujarnya.
Meski wacana penggunaan APBN untuk pesantren ini menuai perhatian publik, Istana menegaskan bahwa langkah pemerintah saat ini berfokus pada pengecekan, pengamanan, dan rehabilitasi fasilitas pesantren yang sudah berdiri — bukan pada pembangunan baru semata. (Aye/sg)
