WCC Jombang Beberkan Kasus Kekerasan Seksual dan HIV di Jombang

SUARAGONG.COM – Isu kasus kekerasan dan HIV remaja jadi perhatian serius dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kebijakan Terpadu: Penguatan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak”. Acara ini digelar oleh Aliansi Inklusi Kabupaten Jombang pada 14 Juli 2025 di Greenred Hotel Syariah.

Tujuan FGD ini adalah memperkuat kerja sama lintas sektor dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dari kekerasan seksual dan dampak sosial lain yang mengikuti, seperti penyebaran HIV di kalangan remaja.

FGD ini dihadiri perwakilan OPD, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PKK, Dinas Pendidikan, PMI, serta tokoh perempuan seperti Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi (istri Bupati Jombang) dan Ibu Ema Erfina (istri Wakil Bupati Jombang). Direktur Women Crisis Center (WCC) Jombang, Anna Abdillah, juga menjadi salah satu narasumber utama.

Sistem Layanan Terpadu Belum Efektif, Koordinasi Masih Lemah

Dalam pemaparannya, Anna Abdillah menekankan pentingnya penguatan sistem layanan terpadu sesuai amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, menurutnya, tantangan utama justru ada pada lemahnya koordinasi antar instansi.

“Tantangan utama ada di koordinasi antar lembaga. Bukan cuma OPD, tapi juga lembaga vertikal seperti kepolisian dan layanan kesehatan,” ujar Anna.

Ia menyoroti bahwa selama ini koordinasi seringkali terjadi secara informal dan tidak didukung SOP teknis yang jelas. Padahal, sistem layanan terpadu butuh prosedur tetap agar korban bisa mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang sesuai haknya.

Anna Abdillah Direktur WCC Jombang (sc: reyninta)

Baca juga: Pelecehan Seksual Dilakukan oleh Tenaga Ajar Terhadap Siswi SMP Lewat Chat

Data HIV dan Kekerasan Seksual Remaja Situasi Mengkhawatirkan

Salah satu temuan paling mengganggu dalam FGD ini adalah data kekerasan seksual di Jombang. Berdasarkan laporan WCC Jombang, 17% pelaku kekerasan seksual berasal dari ayah kandung atau ayah tiri. Artinya, kekerasan justru banyak terjadi di ruang privat: rumah sendiri.

Sementara itu, data KDS JCC Plus Jombang per 9 Juli 2025 mencatat 2.005 orang positif HIV, dan remaja usia 14–24 tahun menyumbang jumlah signifikan. Di antaranya, 130 remaja laki-laki dan 41 remaja perempuan sudah terinfeksi HIV.

Masalah perkawinan anak juga belum mereda. Data dari Pengadilan Agama Jombang mencatat 1.510 dispensasi nikah sejak 2019 hingga 2023. Lonjakan tertinggi terjadi pada 2021, dengan peningkatan 300% dibanding tahun sebelumnya.

Baca juga: 2.700 Remaja di Indonesia Terinfeksi HIV per Maret 2025

Kesadaran Publik Jadi Kunci Pencegahan

Diskusi ditutup dengan kesepakatan penting: membangun kesadaran publik adalah fondasi dari semua upaya perlindungan. Pendekatan kolaboratif berbasis hak korban harus diperkuat, bukan hanya saat penanganan kasus, tapi juga dalam sistem pencegahan.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Harus rumuskan bentuk kolaborasi yang menjamin keberlanjutan layanan dan pemulihan korban,” tegas Anna.

Dengan semakin kompleksnya tantangan sosial yang dihadapi remaja, mulai dari kasus kekerasan dan HIV remaja hingga praktik perkawinan anak, Jombang menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam. Namun kerja kolaboratif, pencegahan sejak dini, dan edukasi publik tetap jadi kunci utama. (rfr/dny)