SUARAGONG.COM – Dalam dinamika internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mulyadi Jayabaya, formatur terpilih Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024, mengangkat isu yang mengundang perhatian publik terkait keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Musyawarah Nasional Kadin 2021 lalu. Menurut Jayabaya, dukungan dari istana sangat menentukan terpilihnya Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munas tersebut.
“Jika tanpa dukungan BIN dan Pak Jokowi, Arsjad tidak akan menjadi Ketua Kadin.” Tegas Jayabaya saat wawancara dengan Tempo pada 19 September 2024.
Pernyataan ini menyoroti adanya dugaan campur tangan politik yang melibatkan tokoh-tokoh kunci negara dalam pemilihan kepemimpinan Kadin.
Jayabaya juga menekankan bahwa mayoritas anggota Kadin di tingkat daerah saat itu lebih mendukung Anindya Bakrie, yang pada awalnya dinyatakan unggul dalam pemilihan dengan memperoleh dukungan dari 27 provinsi.
“Tiba-tiba semua dibalikkan.” Ungkapnya, merujuk pada proses pemilihan yang dinilai tidak transparan.
Munas Kadin yang awalnya dijadwalkan di Bali pada Juni 2021 terpaksa dipindahkan ke Kendari dengan alasan pandemi Covid-19. Namun, Jayabaya menganggap alasan tersebut tidak sepenuhnya objektif.
“Pemindahan lokasi ini bernuansa politis. Kadin harus sejalan dengan pemerintah. Ekonomi tidak akan tumbuh tanpa adanya dukungan yang solid dari Kadin.” Jelasnya.
Kesepakatan yang dicapai pada saat itu, menurut Jayabaya, adalah Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Sementara Arsjad Rasjid menjabat sebagai Ketua Umum.
Baca juga: 21 Ketua Kadin Indonesia Daerah Tolak Munaslub. Kenapa Nih?
Persaingan Ketat Sejak Munas 2021
Sejak Munas 2021, persaingan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid untuk merebut kursi kepemimpinan Kadin memang berlangsung ketat. Anindya Bakrie, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin selama 15 tahun, dianggap memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola dinamika organisasi. Sebaliknya, Arsjad Rasjid baru bergabung dalam Kadin selama dua tahun sebelum mencalonkan diri. Meski demikian, Arsjad menunjukkan kemampuannya dalam membangun hubungan dengan pemerintah, berkolaborasi dengan pejabat tinggi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Keputusan Munas Kadin yang berlangsung di Kendari berujung pada terpilihnya Arsjad Rasjid secara aklamasi, sementara Anindya Bakrie tetap mempertahankan posisi penting sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Ini menunjukkan bahwa meskipun Anindya mendapat dukungan luas, dinamika politik yang lebih besar turut memengaruhi hasil akhir pemilihan.
Isu keterlibatan Jokowi dan BIN dalam kepemimpinan Kadin ini menjadi sorotan karena mencerminkan bagaimana hubungan antara dunia usaha dan pemerintah dapat saling memengaruhi. Di satu sisi, Kadin diharapkan bisa berperan aktif dalam pengembangan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain, keterlibatan politik dalam organisasi ini dapat menimbulkan keraguan tentang independensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan.
Jayabaya juga menyiratkan harapannya untuk membawa Kadin ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinannya. Dia berkomitmen untuk memperkuat organisasi dan memastikan bahwa Kadin bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, mengingat adanya sejarah kompleks dalam kepemimpinan sebelumnya.
Dengan pengumuman ini, publik kini menanti langkah-langkah selanjutnya dari kepemimpinan baru Kadin dan bagaimana mereka akan mengatasi berbagai tantangan, termasuk hubungan dengan pemerintah dan kepercayaan anggota Kadin di seluruh Indonesia. Apakah Jayabaya dan timnya mampu menjalankan amanah ini dengan baik dan menjaga independensi Kadin di tengah pengaruh politik yang kuat? Waktu akan menjawabnya. (rfr)
