Karyawan Microsoft Gelar Aksi Protes Tolak Kontak Israel

SUARAGONG.COM – Di tengah gemerlap dunia teknologi, jarang sekali kita melihat raksasa seperti Microsoft diguncang bukan oleh persaingan bisnis, melainkan oleh orang-orangnya sendiri. Namun itulah yang terjadi di kantor pusat Microsoft, Redmond, Washington, ketika puluhan karyawan—baik yang masih aktif maupun alumni—memutuskan turun ke jalan.

Karyawan Microsoft Gelar Aksi Protes, Tolak Keterlibatan Perusahaan dalam Kontrak Intelijen Israel

Mereka bukan menuntut kenaikan gaji atau fleksibilitas kerja, melainkan memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar: hati nurani.

Aksi ini berawal dari laporan investigasi The Guardian, +972 Magazine, dan Local Call yang menuding kontrak layanan cloud Microsoft Azure dengan Unit 8200, badan intelijen Israel, berpotensi digunakan untuk menyimpan jutaan rekaman suara warga Palestina setiap jam. Bagi karyawan yang peka terhadap isu kemanusiaan, kabar itu menjadi alarm keras. Produk yang mereka banggakan kini dicurigai ikut menjadi bagian dari mesin pengawasan.

Baca Juga : Indonesia Serukan Dunia Ikuti Jejak Prancis Akui Palestina

Stop Starving Gaza

Mereka pun berkumpul di plaza utama kantor pusat Microsoft. Spanduk besar bertuliskan “Stop Starving Gaza” terbentang, tenda-tenda berdiri, dan area itu bahkan diberi nama baru: Martyred Palestinian Children’s Plaza. Aksi damai ini menjadi simbol penolakan mereka terhadap keterlibatan perusahaan dalam konflik yang tengah berlangsung.

Namun, ketegangan muncul ketika sebagian demonstran menolak meninggalkan lokasi. Polisi Redmond turun tangan dan menangkap 18 orang, termasuk Anna Hattle—seorang insinyur perangkat lunak Microsoft—serta dua penggerak utama aksi, Hossam Nasr dan Vaniya Agrawal. Mereka ditahan dengan tuduhan melanggar properti dan mengganggu ketertiban umum. Penangkapan ini menegaskan bahwa protes karyawan bukan lagi aksi simbolis, melainkan pertarungan moral yang serius.

Baca Juga : Microsoft Investasi Rp 27 Triliun, Dorong Indonesia Jadi Poros AI Asia Tenggara

Microsoft Tengah Berdiskusi

Menanggapi hal itu, Microsoft menyatakan tengah melakukan review independen yang dipimpin firma hukum Covington & Burling. Perusahaan menegaskan layanan Azure berjalan dalam kerangka komitmen hak asasi manusia dan aturan etika AI yang ketat. Namun, pernyataan itu belum cukup meredam kritik, terutama dari kalangan yang percaya bahwa teknologi tidak boleh menjadi alat penindasan.

Yang menarik, aksi ini mencerminkan pergeseran besar dalam dunia teknologi. Para pekerja yang biasanya identik dengan coding, server, dan layar komputer kini berani berdiri di garis depan isu moral global. Dunia digital bukan lagi ruang netral; setiap kontrak teknologi membawa dampak nyata pada kehidupan manusia. (Aye/sg)