SUARAGONG.COM – Kejadian di Gerbang Tol Ciawi menjadi perhatian khusus bagi Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Ia menyoroti bagaimana suatu kesalahan dalam pembangunan gerbang tol yang dinilai terlalu berbelok. Dimana hal tersbeut seharusnya sejajar dengan jalan tol guna menghindari risiko kecelakaan. Dari sini Ia menegaskan bahwa insiden kecelakaan di gerbang tol Ciawi tidak bisa hanya menyalahkan sopir truk yang mengalami rem blong, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak.
Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi Jadi Tanggung Jawab Semua Pihak
Menurut Agus, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas, Jasa Raharja, serta para pengemudi kendaraan harus ikut bertanggung jawab. “Terjadinya korban yang sangat banyak dalam kecelakaan di pintu tol Ciawi ini bisa dihindari jika semua pihak mematuhi regulasi yang ada,” ujarnya, Selasa (5/2/2025).
Ia menyoroti antrean kendaraan di pintu tol yang memperparah dampak kecelakaan akibat kartu e-Toll yang bermasalah. Oleh karena itu, ia mengingatkan pengendara untuk selalu memeriksa saldo e-Toll sebelum berkendara, mengingat tidak ada lagi petugas yang berjaga di pintu tol.
“Harus ada kesadaran dari kita juga, bahwa kita harus siapkan dana yang cukup sebelum masuk tol,” katanya.
Selain itu, Agus mengkritisi lemahnya peran regulator dalam memastikan keselamatan di jalan tol. Ia mencontohkan penggunaan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang hingga kini tidak terdengar perkembangannya, serta kebijakan On Board Unit (OBU) yang dihentikan Kementerian PUPR dan digantikan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) dari Hongaria yang belum jelas implementasinya.
“Sampai sekarang, belum ada kejelasan mengenai kebijakan ini. Jadi, bagaimana cara mengurangi kecelakaan di jalan tol?” ucapnya.
Baca Juga : Korban Selamat Kecelakaan Tol Ciawi: Kejadian Terjadi Cepat
Pembangunan Perlu Dikaji Ulang
Agus juga menekankan bahwa pembangunan gerbang tol perlu dikaji ulang. Menurutnya, banyak gerbang tol yang dirancang tanpa memperhitungkan lahan dengan baik, sehingga menyulitkan kendaraan besar seperti truk untuk melintas dengan aman.
“Sudah saya sampaikan ke operator agar diperbaiki. Tapi memang itu tergantung lahan, karena sering kali pembangunannya tidak diperhitungkan dengan baik,” tukasnya.
Selain infrastruktur, Agus juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi sopir truk. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk melatih dan mengesahkan sopir-sopir agar memiliki sertifikasi berkendara yang memadai.
“Seharusnya ada pelatihan khusus bagi sopir truk agar mereka bisa berkendara dengan lebih baik dan aman,” pungkasnya.(aye)
Baca Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News.
