Kepala SPPG Sambigede Tanggapi Gugatan Program MBG di MK

SUARAGONG.COM – Gugatan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat tanggapan dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sambigede, Kabupaten Malang. Pengelola SPPG, Ninik Ayundari, menilai polemik tersebut perlu disikapi dengan perbaikan pelaksanaan di lapangan.

Pengelola SPPG Sambigede Tanggapi Gugatan Program MBG di MK

Menurutnya, pihak pengelola program harus menunjukkan bahwa MBG dijalankan sesuai aturan dan tujuan sosialnya, bukan untuk kepentingan pribadi.

Ia menilai berbagai kritik yang muncul sebagian dipicu oleh praktik yang tidak sesuai ketentuan, seperti dugaan mark up harga bahan pangan atau pengadaan yang tidak transparan.

Di SPPG Sambigede, pengadaan bahan dilakukan melalui badan usaha desa (BUMDes) dan supplier lokal sehingga melibatkan masyarakat sekitar secara langsung. Sistem ini dinilai mampu menjaga transparansi sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.

Ninik juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif para pelaksana program untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Jika pelaksanaan dilakukan dengan benar, ia meyakini program MBG memiliki manfaat besar dan layak dipertahankan.

Dampak Sosial Langsung Ke Masyarakat Sekitar

Selain memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, program ini juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Di SPPG Sambigede saja, puluhan pekerja direkrut, ditambah jaringan pemasok bahan pangan dari masyarakat setempat.

Bahkan, pihak SPPG juga menyalurkan bantuan makanan kepada warga kurang mampu, penyandang disabilitas, dan lansia di sekitar wilayah, meskipun tidak tercatat sebagai penerima resmi program.

Menurut Ninik, dampak sosial dan ekonomi MBG sangat signifikan, terutama bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, ia berharap polemik hukum tidak menghambat keberlanjutan program yang dinilai strategis bagi generasi muda.

Ia menegaskan, keberhasilan MBG sangat bergantung pada integritas pelaksana di lapangan serta pengawasan yang baik dari berbagai pihak. (Aye/Sg)