Kerugian Fasum Akibat Ricuh Demo di Jakarta Capai Rp55 Miliar

SUARAGONG.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan kerugian akibat kerusuhan dalam aksi demonstrasi atau demo yang terjadi beberapa waktu lalu mencapai Rp55 miliar. Angka fantastis itu berasal dari kerusakan berbagai fasilitas umum, mulai dari halte Transjakarta, gerbang tol, hingga jaringan CCTV.

Ricuh Demo di Jakarta, Kerusakan Fasum Hingga Miliaran

Pramono merinci, kerusakan paling besar dialami halte Transjakarta yang ditaksir mencapai Rp41,6 miliar. Sementara itu, kerusakan pada infrastruktur MRT Jakarta mencapai Rp3,3 miliar, ditambah kerusakan CCTV dan fasilitas pendukung lainnya sekitar Rp5,5 miliar.

“MRT Jakarta kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar Rp3,3 miliar. Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” jelas Pramono, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, biaya perbaikan akan diambil dari dana kontinjensi APBD DKI Jakarta, dengan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati). “Tentunya untuk perbaikan digunakan dana cadangan, dan sudah ada izin pendampingan dari Kejati,” katanya.

Baca Juga : Ini Kata Sri Mulyani Usai Rumahnya Dijarah Massa

Penjarahan Di mana-mana

Kerusuhan itu merusak 22 halte Transjakarta. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya dibakar dan dijarah, sementara 16 lainnya mengalami vandalisme dan perusakan. Akibatnya, pelayanan transportasi publik sempat terhenti dan masih dalam tahap pemulihan hingga kini.

Namun, kerusakan tidak berhenti di fasilitas umum. Massa juga melakukan penjarahan rumah sejumlah politikus. Di antaranya Ahmad Saroni, Nafa Urbach, Surya Utama alias Uya Kuya, hingga Eko Patrio. Bahkan, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani juga ikut menjadi sasaran.

Baca Juga : Media Internasional Sorot Demo Indonesia: Tragedi Affan Jadi Sorotan Global

Luka Sosial: Perusahan, Penjarahan dan Hilangnya Moral

Kerugian yang ditinggalkan aksi ini bukan sekadar soal rupiah, tetapi juga meninggalkan luka sosial. Demonstrasi yang awalnya diklaim sebagai penyampaian aspirasi, justru berubah menjadi ajang perusakan yang membebani rakyat sendiri—karena dana perbaikannya tetap bersumber dari uang pajak masyarakat. (Aye)