Ketua DPRD Jatim: Pembangunan Jawa Timur Harus Sinkron

SUARAGONG.COM – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Drs. H. M. Musyafak Rouf, menegaskan bahwa arah pembangunan di Jawa Timur tidak boleh terlepas dari kerangka pembangunan regional dan nasional. Hal ini disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD Jawa Timur.

Pembangunan Jawa Timur Harus Sinkron dengan Regional dan Nasional

Musyafak menyoroti pentingnya sinkronisasi pembangunan Jatim dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Khususnya dalam peran strategis provinsi ini sebagai motor penggerak kawasan timur Pulau Jawa dan penopang pertumbuhan nasional.

“Jatim harus menjadi kekuatan utama yang tetap mengedepankan keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan daya saing global.” Kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata. “Dokumen ini harus hidup dan mencerminkan keadilan sosial, partisipasi rakyat, serta keberlanjutan lintas generasi,” sambungnya.

Baca Juga :Pemkab Jember Gelar Musrenbang RPJMD 2025–2029

Musrenbang Jadi Ruang Demokrasi

Musyafak menyebut Musrenbang bukan sekadar forum teknokratis. Musrenbang juga merupakan ruang demokratis untuk menyatukan berbagai aspirasi dan menghindari ego sektoral. Sehingga bisa menetapkan prioritas pembangunan bersama.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan – mulai dari dunia pendidikan, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa – untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.

“DPRD Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal perencanaan yang berbasis data, partisipatif, dan fokus pada hasil. Sinergi antarlembaga dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Musyafak berharap Musrenbang tahun ini mampu melahirkan kebijakan dan program pembangunan yang relevan dengan tantangan zaman dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat jatim. (Wahyu/aye)