Ketua DPRD Jatim Temui Ratusan Mahasiswa Demo

SUARAGONG.COM – Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Musyafak Rouf menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa atau demo terkait menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Dalam aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (17/2/2025), Musyafak menerima draft tuntutan mahasiswa dan berjanji menyampaikannya ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Jatim Temui Ratusan Mahasiswa yang Demo

Bersama sejumlah anggota dewan, termasuk Fuad Bernardi (PDIP), Musyafak naik ke mobil komando dan menandatangani surat tuntutan bermaterai. “Saya sudah membaca tuntutannya dan akan saya sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya di hadapan para demonstran.

Setelah menandatangani tuntutan, mahasiswa mendesak Musyafak untuk langsung menelepon Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, atau Ketua DPR RI. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan Musyafak tidak memiliki nomor kontak mereka.

“Maaf tidak bisa telepon karena saya tidak punya nomornya,” ujarnya. Pernyataan ini langsung disambut sorakan dan ketidakpercayaan dari para mahasiswa.

Desakan terus berlanjut hingga Sekretaris DPRD Jatim, Ali Kuncoro, naik ke mobil komando untuk mencoba menelepon Mayor Teddy. Namun, panggilan itu tidak diangkat. Mahasiswa terus menekan agar telepon dilakukan lagi hingga diterima.

“Ayo telepon lagi sampai diangkat, saya yakin Mayor Teddy tahu soal tuntutan mahasiswa ini,” seru Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair), Aulia Thaariq Akbar, yang menjadi orator aksi.

Namun, setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, Ketua DPRD Jatim akhirnya turun dari mobil komando dan meninggalkan lokasi, disoraki oleh massa aksi.

10 Poin Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksinya, Aliansi Jatim Menggugat menyampaikan sepuluh poin tuntutan, antara lain:

1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena dinilai mengancam masa depan generasi muda.
2. Meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi.
3. Menolak izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus karena berpotensi merusak lingkungan akademik.
4. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap membatasi partisipasi publik dalam pengawasan legislatif.
5. Menolak revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan, karena dinilai memperbesar kewenangan tanpa kontrol yang seimbang.
6. Menuntut kejelasan dan evaluasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pelaksanaan reforma agraria.
7. Menolak proyek Surabaya Waterfront Land, yang dinilai merugikan warga setempat.
8. Mendesak transparansi alokasi APBD Jawa Timur terkait pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
9. Menolak kenaikan tarif dasar listrik dan BBM, yang dianggap semakin memberatkan masyarakat.
10. Mendorong peningkatan subsidi bagi mahasiswa berprestasi, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Hingga sore hari, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak direspons. (aye)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News