SUARAGONG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang memastikan akses informasi tetap terbuka bagi wartawan. Namun, akibat adanya pemberitaan yang dianggap kurang sesuai dengan hasil rapat eksekutif-legislatif, pihak DPRD merasa perlu meningkatkan pengamanan dalam (Pamdal) guna mencegah potensi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan media.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, yang meluruskan kesalahpahaman melalui pesan WhatsApp setelah menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Menurutnya, beberapa pemberitaan yang muncul di media tidak mencerminkan secara akurat hasil rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat internal yang berlangsung di DPRD.

“Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengeluhkan adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan dalam rapat. Ini membuat kami merasa perlu memperketat keamanan agar diskusi tetap berjalan dengan lancar,” ujar Hadi Atmaji.

Sebagai respons atas keluhan tersebut, DPRD Kabupaten Jombang melakukan penataan internal dengan melibatkan Pamdal saat rapat berlangsung. Langkah ini bertujuan untuk menghindari informasi yang keliru. Serta memastikan bahwa hanya pihak yang berkepentingan yang bisa mengikuti jalannya diskusi.

Baca juga: DPRD Jombang Siap Pangkas Anggaran untuk Efisiensi APBD 2025

Akses Informasi Tetap Terbuka untuk Wartawan

Meski memperketat keamanan, Ketua DPRD menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk membatasi akses informasi bagi wartawan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk diwawancarai terkait hasil rapat atau kebijakan yang tengah dibahas.

“Saya tidak menutup akses informasi untuk wartawan. Semua pemangku kebijakan di DPRD selalu siap untuk dikonfirmasi terkait isu-isu yang berkembang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan bahwa ada beberapa oknum yang mengatasnamakan media namun tidak berorientasi pada informasi yang dibahas dalam rapat. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada hal-hal yang tidak relevan dengan pemberitaan.

“Kami pernah mengingatkan beberapa media mengenai pemberitaan yang kurang akurat, tetapi justru hal tersebut berkembang menjadi polemik yang lebih besar,” tuturnya.

Sebagai penutup, Hadi berharap semua pihak dapat menghargai keputusan internal yang diambil DPRD untuk meningkatkan keamanan saat rapat. Ia menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun niatan untuk menutup akses informasi, dan pihak DPRD selalu siap menerima konfirmasi dari media kapan saja.

“Kami tetap berkomitmen untuk transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui media. Yang terpenting, informasi yang disampaikan harus akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan,” pungkasnya. (rfr)

Baca Berita Terupdate lainnya melalui google news