Gubernur Khofifah Ingatkan Perangkat Daerah Percepat Program Kerja

SUARAGONG.COM – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa kembali menegaskan arah kebijakan pembangunan di provinsinya. Bukan sekadar mengejar angka, tapi menyentuh langsung kehidupan rakyat. Dalam Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) di Gedung Negara Grahadi, Kamis malam (22/5/2025), Khofifah mengingatkan pentingnya percepatan dan dampak program kerja Perangkat daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Khofifah Tekankan Percepat Program Kerja Perangkat Daerah OPD

“Saya mohon, perspektif kita dalam membuat program-program harus berdampak, terutama pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa,” tegas Khofifah di hadapan para kepala OPD.

Menurutnya, bekerja di pemerintahan bukan hanya soal memenuhi Indikator Kinerja Umum (IKU). Lebih dari itu, kerja-kerja birokrasi harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan ukuran seperti gini ratio dan indeks Theil sebagai indikator pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga : Gubernur Khofifah Optimis Wujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara

Sinergi Jadi Kunci

Khofifah menyebut, kunci dari semua itu adalah sinergi. Salah satu contohnya adalah bantuan akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu. Program ini tak bisa berdiri sendiri—dibutuhkan kerja sama lintas lembaga seperti Kemenko Perekonomian, PT SGN, perbankan termasuk Bank Jatim, serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.

Sinergi juga menjadi penting untuk mendukung pertanian dan desa wisata. Menurut Khofifah, jika jalan desa masih rusak, akses terhadap potensi ekonomi akan terhambat. Dalam hal ini, Dinas PU Bina Marga harus turun tangan. Begitu pula dengan penanganan stunting, yang memerlukan koordinasi erat antara Dinas Kesehatan, PKK, dan posyandu.

“Kalau sinergi antara seluruh dinas, biro, dan UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa,” ujarnya.

Baca Juga : Gubernur Jatim Nyatakan Dukungan Pembentukan BUMD Pangan

Percepat Program Strategis Nasional

Gubernur juga mendorong percepatan program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Per 21 Mei 2025, tercatat sudah ada 5.597 Kopdes Merah Putih di 5.285 desa dan 312 kelurahan dari target 8.501 koperasi. Untuk program MBG, sebanyak 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) telah terbentuk dan melayani 240.277 siswa di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, 12 lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama telah dibangun, dengan tiga di antaranya masuk daftar utama: UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.

“Sekolah Rakyat adalah solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat. MBG relevan untuk atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa. Dan Kopdes Merah Putih adalah wujud nyata kemajuan ekonomi desa,” tutur Khofifah.

Realisasi APBD Masih Perlu Digenjot

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan capaian realisasi APBD 2025. Hingga 21 Mei, pendapatan daerah mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp9,9 triliun. Rinciannya: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp3,547 triliun (30,58%), dan pendapatan lain-lain yang sah Rp5,256 triliun (18,81%).

Di sisi belanja, realisasi baru menyentuh 22,86 persen atau sekitar Rp6,87 triliun. Belanja operasi mendominasi dengan Rp5,22 triliun (23,49%), diikuti belanja transfer Rp1,51 triliun (30,84%), belanja tak terduga Rp27,6 miliar (8,04%), dan belanja modal yang masih rendah di angka Rp 90 miliar (3,6%).

“Program sudah on track, tapi percepatannya harus kita kejar. Terutama yang langsung menyentuh rakyat,” pungkas Khofifah. (Wahyu/Aye)