Korea Selatan Bantah PUBG Terkait Isu Ledakan SMA 72

SUARAGONG.COM – Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST) akhirnya merespons pernyataan Menteri Sekretaris Negara Indonesia, Prasetyo Hadi, yang sebelumnya mengaitkan insiden ledakan di SMA 72 Jakarta dengan game battle royale PUBG: Battlegrounds milik Krafton. MCST menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara peristiwa tersebut dengan game apa pun.

Buka suara, Pemerintah Korea Selatan Tidak Setuju PUBG Dikaitkan Dengan Aksi Teror

Dikutip dari laporan detikINET, salah satu pejabat MCST menilai pengaitan insiden bom dengan produk hiburan asal Korea tidak memiliki dasar kuat.

“Kami akan menindaklanjuti setelah memastikan fakta melalui jalur resmi seperti kedutaan dan Kementerian Luar Negeri. Menghubungkan insiden bom dengan produk hiburan Korea tidak memiliki dasar yang cukup,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Pejabat tersebut juga menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan akan menyampaikan posisi resminya kepada pihak Indonesia, memastikan komunikasi berlangsung melalui saluran diplomatik.

Insiden yang menjadi sorotan ini berawal dari aksi seorang siswa yang meledakkan bom di masjid SMA di Jakarta Utara. Dalam peristiwa itu, telah menyebabkan hampir 100 orang terluka. Menyikapi hal itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto meminta jajarannya meneliti pengaruh game dengan unsur kekerasan terhadap perilaku masyarakat.

Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi menyebut PUBG sebagai salah satu game yang perlu diawasi. Karena dianggap bisa menormalkan kekerasan secara psikologis. Namun, pandangan ini justru memicu perdebatan, terutama dari kalangan gamer dan pelaku industri.

Baca Juga : DPR Dukung Pembatasan Game Online PUBG: Imbas Tragedi SMA 72

Indonesia dan Korsel Berbeda Perspektif

Sikap pemerintah Indonesia ini bertolak belakang dengan kebijakan Korea Selatan. Di mana saat ini justru aktif mendorong pertumbuhan industri game. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sebelumnya menegaskan bahwa game bukanlah zat adiktif. Ia menilai bahwa tidak perlu dibatasi menggunakan pendekatan yang sama seperti regulasi adiksi.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Choi Hwi-young memastikan dukungan penuh terhadap industri game dan pentingnya dialog yang sehat dengan para pelaku sektor tersebut.

Bahkan, pada 10 November lalu, Partai Demokrat Korea meluncurkan Komite Khusus Game ke-2. Di mana dari sini pihak pemerintah fokus pada pembenahan regulasi, transparansi item berbasis probabilitas, dukungan bagi pengembang indie dan studio kecil-menengah. Hingga pengembangan ekosistem e-sports di korsel sana, berbanding terbalik dengan indonesia.

Isu soal PUBG ini mencuat hanya beberapa pekan setelah pertemuan antara pemimpin Indonesia dan Korea Selatan di KTT APEC pada 1 November. Yang mana sebelumnya memperkuat kerja sama dua negara dalam sektor pertahanan, termasuk proyek jet tempur KF-21.

Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana isu ini akan memengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Khususnya dalam sektor industri game yang tengah berkembang pesat. (AYe)