Jakarta, Suaragong – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menjadi sorotan karena berencana akan panggil Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo. Untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi atas penggunaan jet pribadi selama perjalanan ke Amerika Serikat. Kabar ini mencuat setelah sebuah video yang memperlihatkan Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, sedang bepergian menggunakan jet pribadi. Jet tersebut berjenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE, viral di media sosial.
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, KPK tengah mempersiapkan surat undangan resmi untuk Kaesang.
“Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Kami belum tahu posisi Kaesang saat ini ada di mana.” Ujar Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024.
Ia menegaskan bahwa KPK tidak akan mendatangi Kaesang secara langsung, melainkan akan meminta Kaesang datang ke kantor KPK untuk memberikan klarifikasi.
“Iya lah (Kaesang yang datang ke KPK), masa kita harus datang ke sana ngapain.” Tambahnya.
Baca juga: KPK Perlu Klarifikasi Kaesang Terkait Jet Pribadi
Pemanggilan Sesuai Prosedur Standar KPK
Alexander menjelaskan bahwa pemanggilan ini adalah prosedur standar yang diterapkan oleh KPK ketika menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan gratifikasi.
“Kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang yang bersangkutan. Kalau terkait dengan laporan penerimaan-penerimaan, itu melalui Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan.” Kata Alexander.
Lebih lanjut, Alexander menyarankan Kaesang untuk terlebih dahulu memberikan klarifikasi publik mengenai penyewaan jet pribadi tersebut sebelum memenuhi panggilan KPK. Ia juga berharap Kaesang membawa bukti pembayaran yang menunjukkan bahwa penggunaan jet pribadi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatan keluarganya.
“Kami berharap, saat melakukan deklarasi atau klarifikasi, disertai dengan bukti yang jelas. Misalnya, bukti transfer yang menunjukkan bahwa biaya jet tersebut dibayar sendiri. Jadi, publik akan lebih memahami situasi sebenarnya.” Tambah Alexander.
Pernyataan ini penting untuk menjawab keraguan dan spekulasi yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial yang belakangan ramai membahas dugaan gratifikasi ini. Bukti yang jelas dan deklarasi yang transparan diharapkan dapat meredakan isu ini dan menjelaskan situasi sebenarnya kepada publik.
Kasus ini menunjukkan bagaimana pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama ketika menyangkut anggota keluarga pejabat tinggi negara. Meskipun Kaesang belum terbukti melakukan pelanggaran, proses klarifikasi ini tetap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi dan integritas pejabat negara.
Tentu saja, semua pihak diharapkan mengikuti prosedur hukum yang ada dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada KPK. Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran dapat diinvestigasi secara adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu Kaesang maupun KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang dipercaya publik. (rfr)
