KSP Bakal Kaji Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina

SUARAGONG.COM – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memastikan pihaknya akan mengkaji kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu melalui Pertamina. Kebijakan ini sebelumnya ramai menuai sorotan publik, bahkan dituding sebagai upaya monopoli yang berpotensi menekan badan usaha swasta penyedia BBM.

KSP Akan Mengkaji Skema Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina

Qodari menegaskan, kajian yang dilakukan KSP nantinya akan menjadi masukan atau pembanding bagi kementerian terkait dalam merumuskan arah kebijakan tersebut.

“Mohon waktu, karena ini masih transisi dan isu ini relatif baru muncul di media. Kita mau kaji, mudah-mudahan nanti hasilnya bisa jadi masukan, bila perlu pembanding,” kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Ia menekankan, setiap kebijakan pemerintah lahir dari niat baik. Namun, karena menyangkut sektor vital seperti BBM yang melibatkan banyak pihak, kerap muncul implikasi-implikasi yang tidak diinginkan.

“Kebijakan itu berasal dari niat baik. Tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang ada implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Ibaratnya seperti blind spot saat kita bawa mobil,” ujarnya.

Baca Juga : Stok BBM Swasta Kosong, Wamen ESDM Ungkap Biang Keroknya

Identifikasi Blind Spot Kebijakan

Qodari menambahkan, kajian KSP akan difokuskan untuk mengidentifikasi “blind spot” dari kebijakan impor BBM satu pintu tersebut. Harapannya, potensi kontroversi maupun kerugian bagi masyarakat dan negara bisa diantisipasi sejak awal.

“Mudah-mudahan kita bisa membangun mekanisme agar blind spot itu bisa diidentifikasi sejak awal, sehingga tidak menjadi pro-kontra, kontroversi, atau kerugian di kemudian hari,” jelasnya.

Respons Kementerian ESDM

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah membuka suara terkait kebijakan ini. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut pemerintah tengah melakukan sinkronisasi data pasokan BBM antara SPBU Pertamina dan SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP AKR.

Langkah ini dilakukan guna mencegah terjadinya kekosongan stok di lapangan.

“Kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor, baik dari Pertamina maupun SPBU swasta. Data sementara menunjukkan kebutuhan sekitar 1,4 juta kiloliter,” ungkap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM.

Ia menjelaskan, setiap badan usaha diminta merinci kekurangan stok BBM masing-masing untuk kemudian dilakukan impor lewat Pertamina sebagai pintu tunggal.

“Data itu kita minta detail. Karena nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jangan sampai yang diberikan tidak mencukupi dan menimbulkan masalah baru,” tegasnya. (Aye/sg)