Daerah

Rapat Paripurna Bahas KUA-PPAS Situbondo 2026

Nanda 14/11/2025

SITUBONDO, SUARAGONG.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo gelar rapat paripurna persetujuan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Situbondo 2026, bertempat di lantai II ruang sidang paripurna kantor DPRD, Kamis (13/11/2025).

Agenda rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi, yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD. Turut dihadiri Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, jajaran Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat dan Direktur RSUD.

Tahapan Pembahasan Menuju Penetapan APBD

Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi menyampaikan bahwa setelah persetujuan nota kesepakatan KUA-PPAS Situbondo 2026, dokumen tersebut akan menjadi dasar TAPD dalam menyusun rancangan Perda APBD. Selanjutnya DPRD akan menunggu pengiriman dokumen untuk kemudian masuk ke tahapan pembahasan di rapat paripurna tingkat I, rapat kerja komisi bersama mitra kerja, serta rapat anggaran antara TAPD dan Banggar, hingga mencapai rapat paripurna pembicaraan tingkat II.

“Target kami di akhir Bulan November ini sudah disetujui. Sebab ketentuannya APBD itu ditetapkan dan disetujui bersama satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Ketika rapat paripurna berlangsung, semua fraksi DPRD sudah menyetujui. Tetapi ada beberapa catatan sebagai bahan perbaikan, salah satunya menyoroti terkait sisi pendapatan dan belanja,” ujarnya.

Sorotan Pendapatan dan Belanja Daerah

Mahbub menjelaskan bahwa dari sisi pendapatan, DPRD menyoroti intensifikasi pungutan pajak PBB-P2 dan proyeksinya yang harus disesuaikan dengan jumlah wajib pajak. Pemerintah daerah diminta meningkatkan intensitas pengelolaan agar hasil pungutan pajak lebih optimal.

Dari sisi belanja, catatan penting muncul pada pembayaran penerangan jalan umum (PJU) yang mencapai sekitar Rp20 miliar per tahun. Sebagian besar PJU masih menggunakan sistem taksiran PLN, sehingga tidak terlihat rincian penggunaan daya secara riil.

Dorongan Penggunaan Meteran untuk PJU

“Kita dorong Dinas Perhubungan (Dishub) agar semua jaringan PJU yang ada diberi meteran listrik,” tegas Mahbub, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran pada KUA-PPAS Situbondo 2026. (fin/dny)