SUARAGONG.COM – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan rencana mempercepat penerapan aturan larangan penggunaan air tanah di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk memitigasi risiko penurunan permukaan tanah yang semakin parah, terutama di kawasan pesisir.
Dalam kunjungannya ke kawasan pesisir, AHY dan Dody mencatat dua masalah utama yang dihadapi warga, yakni banjir rob yang semakin sering terjadi dan penurunan permukaan tanah. “Masyarakat di pesisir utara Jakarta selalu menghadapi ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi secara bertahap,” ungkap AHY.
Pada kunjungan yang dilakukan di Kalibaru dan Muara Baru, Jakarta Utara, Senin, 4 November 2024, Dody menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama penurunan tanah adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. “Penurunan permukaan tanah ini terjadi karena eksploitasi air tanah yang sangat tinggi, sehingga dari tahun ke tahun permukaan tanah mengalami penurunan drastis,” kata Dody.
Baca juga : Retno Marsudi Ditetapkan Sebagai Utusan Khusus PBB untuk Isu Air
Pengembangan Pasokan Air Bersih Perpipaan Sebagai Solusi
Menurut Dody, solusi yang tengah digodok adalah penambahan pasokan air bersih melalui sistem perpipaan, yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur dan beberapa bendungan lain seperti Bendungan Karian. Jika pasokan air bersih terpenuhi, larangan penggunaan air tanah bisa segera diterapkan. “Pada akhirnya, kita akan meminta masyarakat DKI Jakarta untuk berhenti menggunakan air tanah. Namun, larangan ini baru bisa efektif setelah kebutuhan air bersih minimum masyarakat terpenuhi,” jelasnya.
Selain penurunan tanah, banjir rob juga menjadi perhatian utama. AHY menyatakan bahwa pemerintah berencana membangun tanggul setinggi 4,8 meter di sepanjang pantai sebagai langkah awal. Proyek ini juga diiringi dengan kajian proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang lebih komprehensif untuk mencegah dampak buruk dari banjir rob di masa depan.
Dengan sinergi antara penyediaan air bersih, pemerintah berharap masalah penurunan tanah dan banjir rob di DKI Jakarta dapat teratasi secara berkelanjutan. (acs)
Baca berita terupdate kami lainnya melalui google news
