Liburan Ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Terancam Dinonaktifkan

SUARAGONG.COM – Berawal dari Liburan Ke Jepang tanpa pamit dahulu. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menghadapi ancaman sanksi nonaktif dari jabatannya selama tiga bulan, setelah melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menegur Lucky dan meminta penjelasan secara langsung.

Liburan Ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu, Lucky Hakim Hadapi Ancaman Nonaktif

“Pak Lucky sudah saya hubungi langsung dan semalam ikut rapat Zoom bersama saya. Dia menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa kepergiannya ke Jepang untuk memenuhi janji kepada anak-anaknya,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 8 April 2025.

Namun, Dedi mengingatkan bahwa sebagai pejabat negara, tindakan Lucky tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku. “Kita sebagai pejabat negara terikat oleh peraturan. Walaupun niatnya untuk membahagiakan anak, tetap saja harus sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Menurut Dedi, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri telah mengeluarkan surat terkait pemeriksaan terhadap Lucky Hakim. Pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah pelanggaran telah terjadi dan sanksi apa yang akan dijatuhkan.

Baca Juga : Bupati Probolinggo Desak Bromo Tetap Dibuka Saat Lebaran

Terancam Dinonaktifkan Tiga Bulan

Jika terbukti melanggar aturan, Lucky Hakim berpotensi dikenai sanksi nonaktif selama tiga bulan sebagai Bupati Indramayu. Dalam masa nonaktif tersebut, tugas bupati akan diemban oleh wakil bupati hingga masa hukuman berakhir.

“Kalau sampai melanggar, memang sanksinya cukup berat, bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan. Tapi kita serahkan semuanya pada Pak Mendagri,” tambah Dedi.

Baca Juga : Bupati Jember Luncurkan Program Pro Gus’e 100 Hari Kerja

Liburan Saat Arus Mudik dan Lebaran

Kritik terhadap Lucky Hakim semakin menguat karena ia berlibur ke Jepang di tengah masa sibuk penanganan arus mudik dan balik Lebaran 2025 di wilayahnya. Kepergiannya dinilai tidak sensitif terhadap kondisi daerah yang sedang membutuhkan kehadiran pemimpin daerah dalam situasi padat kegiatan tersebut.

Kemendagri pun disebut telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Lucky Hakim untuk dimintai keterangan lebih lanjut. (aye)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News