Marak Kasus Keracunan, DPRD Kabupaten Malang Siap Sidak SPPG
Share
SUARAGONG.COM – Maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai prosedur dan aman bagi masyarakat.
“Apalagi di Jawa Timur, salah satu titik yang paling banyak melayani MBG itu ada di Kabupaten Malang. Nomor dua setelah Banyuwangi karena luas wilayahnya,” ujar Zulham, Kamis (9/10).
Marak Kasus Keracunan, DPRD Kabupaten Malang Siap Sidak Dapur SPPG
Menurutnya, sidak tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat agar pengelola SPPG semakin profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Kami akan turun minggu-minggu ini untuk melihat langsung kondisi dapur MBG. Harapannya, para pengelola bisa lebih disiplin dan mengikuti SOP yang ada,” tambahnya.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyebut bahwa dari sekitar 200 titik ideal SPPG yang dibutuhkan untuk menjangkau seluruh penerima manfaat di Kabupaten Malang, saat ini baru ada 66 titik yang beroperasi. Namun, sebagian besar di antaranya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami lihat di beberapa titik ini belum ada SLHS-nya. Jadi sertifikat sanitasi itu belum masuk,” jelas Zulham.
Ia menegaskan bahwa pengelola SPPG harus segera melengkapi sertifikat tersebut agar pelayanan MBG benar-benar aman dan layak konsumsi.
“Jangan sampai di Kabupaten Malang terjadi kasus seperti di Jawa Tengah. Karena anak-anak penerima MBG ini adalah generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Baca Juga : Dilema Program MBG, Dosen FISIP UB Nilai Perlu Evaluasi dan Transparansi
Kesehatan Anak-Anak Adalah Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Zulham menambahkan bahwa meskipun program MBG merupakan kebijakan instansi vertikal pusat, tanggung jawab menjaga kesehatan anak-anak tetap menjadi perhatian daerah.
“Anak-anak ini kan anak-anak kita, anak didik kita. Terlepas yang melayani adalah instansi pusat, tanggung jawab kesehatannya tetap di daerah. Maka kami akan lakukan pengawasan total dan serius,” ujarnya.
Terkait jumlah SPPG yang telah mengantongi SLHS, Zulham mengaku belum menerima laporan resmi karena hal tersebut merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sampai saat ini detail terkait SLHS hanya bisa dicek di BGN. DPRD memang belum dilibatkan secara utuh, tapi saya pastikan pengawasan akan kami lakukan. Minggu ini kami sidak di beberapa titik MBG. Ini sekaligus jadi peringatan agar SOP di lapangan benar-benar dijalankan,” pungkasnya. (nif/aye)
