Marak Keracunan! Dr Puguh DPRD Jatim Minta Evaluasi Program MBG

SUARAGONG.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu ikon Presiden Prabowo Subianto, kini justru memantik kritik pedas. Bukan karena manfaatnya tak ada, tapi karena maraknya kasus keracunan massal yang seolah menjadi “menu tambahan” di sejumlah sekolah.  Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, angkat bicara usai kasus keracunan kembali mencuat, termasuk di Lamongan, Jawa Timur.

Marak Keracunan Program MBG, Dr. Puguh DPRD Jatim Minta Evaluasi Tata Kelola

“Program MBG ini sudah berjalan kurang lebih delapan bulan dengan capaian 20 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025. Namun, maraknya kasus keracunan di beberapa sekolah harus menjadi catatan serius agar segera dilakukan evaluasi,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.

Baca Juga : Pemerintah Evaluasi Program MBG Usai Maraknya Keracunan Massal

Evaluasi Jangan Sekadar Formalitas atau Retorika Semata

Puguh menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti di rapat-rapat koordinasi dan laporan indah di atas kertas. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas masakan, tata laksana penyiapan, distribusi, hingga SOP penyajian makanan.

“Jangan sampai program sebesar ini, dengan anggaran yang sangat besar, justru menimbulkan masalah baru. Makanan yang seharusnya disajikan segar, karena faktor keterbatasan produksi massal, malah basi atau tidak layak konsumsi. Ini yang bisa memicu keracunan,” katanya.

Sindiran ini bukan tanpa alasan. Publik tentu bertanya-tanya, bagaimana mungkin program bernilai triliunan rupiah justru gagal di titik paling dasar: memastikan makanan aman dimakan?

Baca Juga : Banyak Siswa Keracunan, MBG Harus Dihentikan Sementara

Beban Berat SPPG

Puguh mengungkapkan, data menunjukkan ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi yang memikul tanggung jawab besar untuk mengelola MBG. Namun, ia mempertanyakan apakah beban kerja dan anggaran operasional tiap SPPG benar-benar sepadan dengan kapasitas yang ada.

“Evaluasi diperlukan agar program MBG benar-benar memberikan dampak nyata, terutama dalam menekan angka stunting, bukan sekadar menjadi program fantastis tanpa manfaat,” tegas legislator PKS itu.

Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Basi

Dengan maraknya kasus keracunan, Puguh mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan. Menurutnya, perbaikan tata kelola MBG bukan hanya soal teknis, tapi juga menjaga kepercayaan publik.

Sebab, kepercayaan yang rusak sulit dipulihkan. Apalagi jika program yang digadang-gadang sebagai solusi gizi anak bangsa malah jadi momok di kalangan orang tua.

“Harapan kami, langkah cepat diambil agar kasus serupa tidak terulang. Dan program ini bisa kembali ke jalur awal: meningkatkan kualitas gizi, bukan menambah daftar korban,” pungkasnya. (Wahyu/aye)