PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

SUARAGONG.COM – Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya mengambil langkah tegas terhadap dua kadernya yang tengah jadi sorotan publik, yakni Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR Usai Bikin Publik Geram

Lewat surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), bersama Wakil Ketua Umum Viva Yoga, keduanya dinonaktifkan dari statusnya sebagai anggota DPR RI.

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” tulis Zulhas dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

Zulhas juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian persoalan ini kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan secara tepat, cepat, serta berpihak kepada rakyat.

“PAN juga berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bisa menjadi kebijakan pemerintah yang benar-benar bermanfaat langsung,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa PAN akan terus menjalankan peran konstitusionalnya di DPR. Mulai dari fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan agar tata kelola negara berjalan efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan bangsa.

Baca Juga :Rumah Anggota DPR Eko Patrio Didatangi Massa

Gegara Joget Parodi di Medsos

Publik sebelumnya dibuat geram oleh sikap Eko dan Uya. Ketika ramai kritik soal kenaikan gaji anggota dewan hingga disebut mencapai Rp3 juta per hari di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit, keduanya justru mengunggah parodi berjoget di media sosial.

Aksi itu langsung dianggap tidak empatik dan melecehkan perasaan masyarakat. Amarah rakyat pun meledak. Bahkan, rumah pribadi Eko Patrio dan Uya Kuya sempat jadi sasaran penjarahan oleh massa yang tersulut emosi.

Langkah PAN menonaktifkan keduanya dinilai sebagai upaya meredam gejolak sekaligus menunjukkan bahwa partai tidak tinggal diam menghadapi kritik publik.

Kini, bola panas berada di tangan DPR. Apakah langkah ini cukup untuk meredakan amarah rakyat, atau justru akan memunculkan gelombang kritik baru terhadap citra wakil rakyat di Senayan? (Aye/sg)