PDIP Minta Tunjangan Rumah dan Fasilitas Mewah DPR Dihentikan

SUARAGONG.COM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI mendorong penghentian tunjangan rumah dan fasilitas mewah yang dinilai berlebihan bagi anggota dewan. Langkah ini dinyatakan sebagai bentuk empati terhadap kondisi rakyat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.

PDIP Sepakat Dorong Tunjangan Mewah DPR Dihentikan

“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan. Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Ketua Fraksi PDIP, Said Abdullah, dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (31/8/2025).

Menurut Said, wacana penghapusan tunjangan tidak bisa hanya diputuskan antarfraksi. Ia menegaskan bahwa anggota DPR perlu mengukur diri dan memahami mengapa publik kerap mempertanyakan kinerja legislatif.

“Di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka berjuang menyambung hidup di jalanan. Sementara itu, DPR justru menerima tunjangan yang jumlahnya sangat luar biasa jika dibandingkan dengan ukuran rakyat kebanyakan,” ucapnya.

Said menekankan, politik seharusnya tidak hanya soal rasionalitas dan kesepakatan, melainkan juga etika, empati, dan simpati. Menurutnya, tunjangan DPR bukan sekadar angka dalam pos keuangan, melainkan menyangkut nilai moral dan sensitivitas terhadap kehidupan rakyat.

“Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas terhadap kondisi rakyat, maka tidak akan lagi ada fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak akan lagi meragukan eksistensi maupun fungsi DPR apabila mayoritas anggota dewan benar-benar bekerja secara simpatik serta mau mendengarkan aspirasi rakyat. Said juga mengungkapkan bahwa Fraksi PDIP telah mengingatkan seluruh anggotanya agar memiliki kepekaan terhadap situasi yang berkembang.

“Harus ada sense of crisis, bisa tepo seliro, dan selalu mawas diri. Sebab DPR adalah etalase, di mana rakyat berhak mempertanyakan hal-hal yang dianggap menyimpang atau tidak patut,” imbuh Said.

Gelombang Demo

Gelombang unjuk rasa yang menekan DPR berawal dari kontroversi kebijakan mengenai tunjangan dan fasilitas anggota dewan yang dinilai publik berlebihan di tengah perlambatan ekonomi serta meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Aksi massa pada Jumat (29/8/2025) berlanjut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kinerja legislatif. Demonstrasi meluas dari kawasan Senayan, Jakarta, hingga Bandung dan Surabaya. Di Surabaya, unjuk rasa bahkan berujung ricuh di depan pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza.

Di Jakarta, bentrokan massa dengan aparat menelan korban jiwa. Salah satunya Affan Kurniawan, seorang mahasiswa yang meninggal dunia usai insiden bentrokan tersebut. (Aye/sg)