Pembiayaan Alternatif Pembangunan Surabaya 2026

SURABAYA, SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya akhirnya sepakat bareng soal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) buat APBD 2026. Keputusan ini jadi langkah awal penting buat ngejalanin pembiayaan alternatif pembangunan Surabaya, yang nantinya bakal bantu ngegas proyek-proyek strategis biar kelar lebih cepat. Rapat paripurna untuk nyahin kesepakatan tersebut digelar di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (30/9/2025).

KUA-PPAS Jadi Dasar Pembiayaan Alternatif

Kesepakatan ini jadi fondasi penting buat Pemkot Surabaya ngegas proyek-proyek strategis yang tadinya direncanain kelar sampai 2030 di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Intinya, Pemkot mau nge-fast forward semua proyek itu biar bisa tuntas lebih cepat, alias di tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bilang kalau percepatan pembangunan ini bakal pakai pembiayaan alternatif pembangunan Surabaya. Menurutnya, duit buat ngebayarin proyek percepatan ini udah ada dan udah tertulis di dokumen RPJMD.

“Ini tuh pembiayaan alternatif, sebenernya. Jadi yang tadinya kerjaan kita sampai 2030, ya kita percepat aja di tahun 2026,” kata Eri habis rapat paripurna.

Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Siap Tes Narkoba Sebut Tuduhan dari AMI adalah Fitnah

Sistem Baru Dari Walikota Surabaya

Eri kasih contoh, misalnya ada proyek Rp100 miliar yang dibagi rata lima tahun di RPJMD (Rp20 miliar per tahun dari 2026 sampai 2030). Nah, dengan sistem baru ini, proyek Rp100 miliar itu langsung digarap full di 2026.

“Tapi nilainya ya Rp100 miliar di tahun 2026. Tahun 2027 nanti ya nilainya beda, udah plus inflasi, plus naiknya UMR, sama harga tanah yang ikut naik,” jelasnya.

Menurut dia, kalau proyek dikerjain langsung pakai pembiayaan alternatif pembangunan Surabaya dan bayarnya dicicil dari anggaran tahun-tahun berikutnya, jatuhnya malah lebih murah ketimbang ngerjain proyek dikit-dikit tiap tahun.

“Lebih hemat mana? Ngerjain di 2026 langsung tapi bayarnya nyicil, atau nunggu per tahun yang harganya makin naik? Selisihnya bisa Rp50 miliar, jelas lebih murah dikerjain sekarang,” lanjut Eri.

Baca juga: Warga GSI Kedurus Protes Keras Pembangunan Perumahan Alana, DPRD Surabaya Angkat Bicara

Skema Pembiayaan Alternatif untuk Efisiensi Anggaran

Selain ngirit, percepatan pembangunan ini juga bisa bantu naikkin Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kata Eri, kalau misalnya pembangunan jalan selesai lebih cepat, kayak di 2027, otomatis nilai jual tanah, harga rumah, dan potensi pendapatan daerah di situ juga langsung melonjak.

“Lompatan kita di tahun 2028 bisa naik sekitar Rp500 miliar. Kalau gak percepatan, satu: biayanya lebih mahal. Dua: PAD kita gak bakal naik secepat itu,” tambahnya.

Skema pembiayaan alternatif pembangunan Surabaya ini juga udah dikonsultasikan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan dua-duanya udah kasih lampu hijau.

Baca juga: Reses Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Serap Aspirasi Warga Surabaya

Dorong PAD dan Jadi Contoh Nasional

Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri juga diminta buat share strategi ini ke kota-kota lain biar bisa niru cara Surabaya mempercepat pembangunan tanpa bikin keuangan daerah megap-megap atau nunggu masa jabatan kepala daerah kelar.

“Uangnya udah disiapin di RPJMD. Jadi nanti, InsyaAllah, proyek senilai Rp20 miliar yang tadinya buat tahun berikutnya udah gak ada lagi di 2029, karena udah dikerjain di 2026. Jadi, uangnya bisa turun lebih cepat,” pungkasnya. (wahyu/dny)