Pemerintah Indonesia akan Siapkan BBM Baru B40, Segini Harga Non Subsidinya
Share

SUARAGONG.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai menerapkan program bahan bakar minyak (BBM) jenis solar campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor solar.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengonfirmasi bahwa implementasi B40 berlaku untuk semua sektor. Baik yang mendapatkan subsidi Public Service Obligation (PSO) maupun yang tidak (non-PSO). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024.
Harga Non-Subsidinya
Untuk BBM non-PSO, harga B40 diperkirakan akan naik dari sekitar Rp13.000 per liter menjadi Rp14.500–Rp15.000 per liter. Nominal ini tergantung pada penambahan biaya produksi. Kenaikan harga ini dibebankan kepada konsumen non-PSO.
Meski demikian, pemerintah menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan pada inflasi. “Sebelum menerapkan kebijakan ini, kami sudah menyelesaikan studi yang menunjukkan bahwa penerapan B40 tidak akan memengaruhi inflasi,” ujar Eniya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (13/1/2025).
Baca Juga : Presiden Prabowo Pastikan Implementasi Kebijakan Biodiesel B50 pada 2025
Kuota dan Penyaluran BBM B40
Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan kuota biodiesel sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) untuk B40, dengan rincian:
- 7,55 juta kl untuk sektor PSO
- 8,07 juta kl untuk sektor non-PSO
Penyaluran biodiesel akan didukung oleh 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN), 2 badan usaha BBM untuk distribusi PSO dan non-PSO, serta 26 badan usaha BBM khusus untuk distribusi B40 non-PSO.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan serta memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik, khususnya kelapa sawit. (Aye)
Baca Juga Artikel Berita Terupdate Lainnya dari Suaragong di Google News