Type to search

Jombang

Pemkab Jombang Pangkas 50 Persen Anggaran Demi Efisiensi

Share
Pemkab Jombang Pangkas 50 Persen Anggaran Demi Efisiensi (Media Suara Gong)

SUARAGONG.COM – Pemkab Jombang mengikuti kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dengan memangkas hingga 50 persen anggaran daerah. Pemangkasan ini berdampak pada berbagai sektor pembangunan, termasuk anggaran kedinasan dan DPRD Jombang. DPRD pun harus menyesuaikan diri dengan anggaran yang lebih terbatas.

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Salah satu yang terkena dampak adalah anggaran perjalanan dinas dan rapat.

“Kami sudah melakukan pemotongan anggaran sebesar 50 persen dalam rapat dengar pendapat. Total anggaran perjalanan dinas yang dipangkas cukup besar. Meskipun saya kurang tahu angka pastinya, yang jelas pemangkasan ini sudah sesuai kebijakan pusat,” kata Hadi, Kamis (6/3/2025).

Baca juga: DPRD Jombang Siap Pangkas Anggaran untuk Efisiensi APBD 2025

Efisiensi Tidak Ganggu Kinerja Dewan

Ketika ditanya apakah pemangkasan anggaran akan mengganggu kinerja DPRD, Hadi menegaskan bahwa hal tersebut hanya membutuhkan penyesuaian.

“Tidak sampai menghambat kinerja dewan, hanya perlu adaptasi. Jika sebelumnya kami memiliki anggaran Rp 20 miliar, setelah pemangkasan menjadi Rp 10 miliar. Artinya, semua kegiatan harus lebih efisien dan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, juga membenarkan adanya efisiensi anggaran. Saat sidak di Gudang Penyimpanan Beras di Jelakombo pada Senin (3/3/2025), Agus menyatakan bahwa efisiensi ini akan diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk konsumsi rapat dan perjalanan dinas.

“Kami menindaklanjuti Inpres Nomor 1 dan SE 833, di mana perjalanan dinas akan dipangkas 50 persen. Sementara anggaran konsumsi rapat dipangkas 30 persen. Saat ini kami masih menggelar rapat untuk menentukan item lain yang akan terkena pemangkasan,” jelas Agus.

Agus menambahkan bahwa kebijakan ini masih difokuskan pada operasional ASN dan OPD. Namun, ke depannya, efisiensi akan lebih diperluas. Ia memastikan bahwa hasil penghematan ini nantinya akan dialokasikan untuk sektor yang lebih krusial seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Kami berharap pemangkasan ini bisa memberikan dampak positif dengan mengalihkan dana yang ada ke sektor-sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat,” tutupnya. (rfr)

Baca Berita Terupdate lainnya melaluiĀ google news

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *