Pemkab Kediri Tutup Pasar Hewan untuk Tekan Penularan PMK

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri telah memutuskan untuk menutup sementara seluruh pasar hewan di wilayahnya, yang berlaku mulai Senin, 13 Januari 2025. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif dalam mengendalikan lonjakan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang telah menyebar luas di daerah Jawa Timur.

Kabupaten Kediri Tutup Pasar Hewan: Cegah Penyebaran PMK 

Penutupan berlaku tidak hanya pada pasar hewan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Antaranya seperti Pasar Hewan Tretek Pare dan Pasar Hewan Grogol, tetapi juga mencakup pasar desa, termasuk Pasar Hewan Purwokerto Ngadiluwih, Pasar Hewan Wonorejo Wates, Pasar Hewan Brenggolo Plosoklaten, dan Pasar Hewan Bringin Badas.

Menurut Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, penutupan pasar diiringi dengan upaya pengobatan pada ternak yang telah terinfeksi PMK. “Saat ini petugas terus melakukan pengobatan terhadap ternak yang sakit,” ujarnya pada Selasa (14/1/2025).

Baca Juga : PJ Gubernur Jatim Pastikan Hewan Ternak di Pasar Probolinggo Aman dari PMK

Lonjakan Kasus PMK

Berdasarkan data DKPP hingga 12 Januari 2025, Kabupaten Kediri mencatat 607 kasus PMK yang mayoritas menyerang sapi potong. Dari jumlah tersebut, 128 ekor sapi telah sembuh, 450 ekor masih sakit, dan 25 ekor mati.

Penutupan pasar yang semula direncanakan berlangsung hingga 25 Januari diperpanjang hingga 28 Januari 2025. Tutik menekankan pentingnya kepatuhan para pedagang untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Namun, beberapa pedagang kambing tetap nekat berjualan di hari pertama penutupan, beralasan bahwa PMK hanya menyerang sapi. Menanggapi hal tersebut, Tutik menjelaskan bahwa penyakit ini juga dapat menyerang hewan berkuku belah lainnya, termasuk kambing.

Baca Juga : Pemprov Jatim Percepat Vaksinasi untuk Kendalikan Kasus PMK

Pengadaan Vaksin dan Dukungan Anggaran

Sebagai Tindakan lanjutan, DKPP telah mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin PMK dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,5 hingga Rp2 miliar. Dalam rapat gugus tugas PMK yang dipimpin oleh Bupati Hanindhito Himawan Pramana, disepakati bahwa langkah ini menjadi prioritas untuk menekan laju penyebaran PMK.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp17,9 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk 2025.

“Kami siap mendukung kebutuhan pengadaan vaksin untuk mencegah peningkatan kasus PMK,” tegasnya.

Selain itu Dihimbaukan kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan untuk mengerti dan mendukung kebijakan ini. Hal ini, untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekonomi pasar hewan di wilayah Kediri.

Baca Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News.