SUARAGONG.COM – Menjelang Momen Natal dan Tahun baru (Nataru) 2024-2025, Pihak pemerintah kini gencar-gencarnya megantisipasi adanya Inflasi. Tak terkecuali juga untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, di mana terus mengantisipasi potensi inflasi sebelum momen Nataru. Dalam rangka itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Rapat ini digelar di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Selasa (17/12/2024) lalu.
Potensi Inflasi Jelang Nataru: Pemkab Mojokerto Gelar High Level Meeting
Bupati Ikfina menekankan pentingnya sinergi seluruh anggota TPID untuk memastikan stabilitas harga pangan di Kabupaten Mojokerto. Salah satu tantangan utama yang diangkat adalah perbedaan signifikan harga cabai merah di pasar-pasar tradisional. Di Pasar Bangsal, harga cabai merah tercatat Rp10.000 per kilogram, sementara di Pasar Pacet mencapai Rp38.000 per kilogram.
Pemanfaatan Teknologi dan Pemerataan Program Wulandari
Ikfina juga menyoroti pentingnya penggunaan aplikasi “Energi Smart” untuk memantau harga secara real-time. “Aplikasi ini memungkinkan kita melakukan intervensi langsung, misalnya dengan operasi pasar di lokasi tertentu saat ada perubahan harga signifikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan perlunya pemerataan program Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Wulandari) di seluruh pasar. Dengan keberadaan 20 Wulandari di 20 pasar di Kabupaten Mojokerto, operasi pasar diharapkan dapat diminimalkan, sehingga pengendalian harga lebih efektif.
Baca Juga : Pemkab Lamongan Siapkan Strategi Kendalikan Inflasi Jelang Nataru 2025
Imbauan Anti-Penimbunan dan Kinerja TPID 2024
Bupati Ikfina juga mengimbau masyarakat untuk tidak menimbun bahan makanan agar kestabilan harga dapat terjaga selama libur Nataru. Ia menekankan bahwa upaya ini membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, yang juga Ketua TPID, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tim selama 2024. Menurut Teguh, inflasi di Mojokerto berhasil dijaga sesuai target pemerintah pusat, yakni di kisaran 2,5%.
“Kita berhasil berada di angka 1,82%, lebih baik dibanding target nasional. Bahkan kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal,” ungkap Teguh.
Namun, Teguh mengingatkan bahwa harga bahan pokok cenderung fluktuatif menjelang Nataru. Oleh karena itu, ia meminta program seperti pasar murah dan intervensi distribusi pangan terus dimaksimalkan.
Dalam rapat tersebut, Teguh juga menyoroti peran penting Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi pangan tetap lancar, khususnya di wilayah terdampak bencana. (Aye)
Baca Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News.
