Pemkab Probolinggo Gelar PUG GEDSI, Dorong Pembangunan Inklusif

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), digelar sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (PUG GEDSI), Senin (20/10/2025).

Pemkab Probolinggo Dorong Pembangunan Inklusif Lewat Sosialisasi PUG GEDSI

Kegiatan yang berlangsung di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 70 peserta. Yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Tiga narasumber dihadirkan, masing-masing dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Widyaiswara BPSDM Provinsi Jawa Timur. Serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga : Karena Ngantuk, Truk Ekspedisi Tabrak Pohon di Jalan Pahlawan Kota Probolinggo

Keberpihakan Pembangunan Pada Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, Rigustina, menyebut penerapan PUG GEDSI merupakan langkah konkret dan Strategis. Agar setiap kebijakan pembangunan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.

“PUG GEDSI bukan sekadar konsep. Tetapi strategi nyata untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi kepala OPD dan camat untuk memahami. Serta mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan daerah.

Sementara itu, Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, Nursalam, menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan hanya akan tercapai jika kebijakan berpihak kepada kelompok rentan.

“PUG GEDSI bukan slogan administratif, tetapi strategi agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan,” ungkapnya.

Baca Juga :Mie Gacoan Probolinggo Terancam Dicabut Izin Operasi

Gender Budget Statement (GBS)

Ia menekankan setiap program perlu melalui analisis gender dan inklusi sosial serta dilengkapi Gender Budget Statement (GBS) agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Selain itu, ia mendorong inovasi pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan masyarakat miskin.

“Keberhasilan PUG dan GEDSI tidak diukur dari laporan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, mari jadikan semangat kolaborasi dan kerja inklusif sebagai roh pembangunan Kabupaten Probolinggo,” tutup Nursalam.

Melalui kegiatan ini, DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo berharap seluruh OPD dan kecamatan semakin berkomitmen mengintegrasikan PUG GEDSI di setiap tahap pembangunan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan publik yang tidak hanya berpihak pada kelompok mayoritas, tetapi juga memperhatikan kelompok rentan.

Upaya ini sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Probolinggo dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Dengan penerapan prinsip GEDSI, pembangunan diharapkan lebih sensitif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin. (Duh/aye)