Pemkab Situbondo Gandeng Ombudsman RI Luncurkan Ricall untuk Tingkatkan Layanan Publik
Share
SITUBONDO, SUARAGONG.COM – Pemerintah Kabupaten Situbondo resmi menjalin kerja sama strategis dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) demi memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Situbondo. Momen ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar di balai pertemuan lantai 2 Pemkab Situbondo, Rabu (25/3/2025).
Tak sekadar seremoni, acara ini juga diisi dengan pembekalan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) soal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Turut hadir dalam acara ini Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Bupati Situbondo Mas Rio, Wakil Bupati Mbak Ulfi, kepala OPD, dan seluruh camat se-Kabupaten Situbondo.
Komitmen Bersama Pelayanan Publik yang Bersih dan Transparan
Dalam sambutannya, Bupati Mas Rio menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bukti komitmen Pemkab Situbondo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini pertama kalinya kita bekerja sama langsung dengan Ombudsman RI. Harapannya, pengawasan terhadap pelayanan publik bisa lebih kuat dan menyeluruh,” ujar Mas Rio.
Langkah ini menjadi awal dari upaya Pemkab Situbondo dalam meningkatkan integritas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di berbagai lini.
Baca juga: Lagi Mudik? Rehat Dulu di 20 Masjid Ramah Pemudik Situbondo!
Hadirkan Inovasi Layanan Ricall Bupati Mas Rio
Salah satu terobosan terbaru dari Pemkab Situbondo adalah peluncuran layanan pengaduan bernama Rio Call atau Ricall. Layanan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan secara langsung kepada Bupati, baik melalui media sosial maupun WhatsApp pribadinya.
“Layanan Ricall ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh menghubungi saya langsung jika menemukan pelayanan yang kurang maksimal,” kata Bupati muda tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan Pemkab dalam menerima masukan langsung dari masyarakat tanpa perantara birokrasi yang ribet.
Baca juga: Program BERANTAS Situbondo Solusi Cerdas Berobat Gratis
Ombudsman Maladministrasi Bisa Picu Korupsi
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengapresiasi gebrakan Pemkab Situbondo. Menurutnya, maladministrasi adalah celah awal munculnya praktik korupsi di pemerintahan. Maka dari itu, kolaborasi seperti ini sangat penting.
Dalam pemaparannya, Najih menyebutkan bahwa dari tahun 2023 hingga Maret 2025, terdapat sembilan laporan pengaduan dari masyarakat Situbondo, yang mayoritas menyangkut urusan di desa dan lembaga peradilan.
“Tahun 2023 hanya ada satu laporan, tapi tahun 2024 naik jadi delapan. Tahun 2025 sampai sekarang, belum ada laporan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa maladministrasi terbanyak berasal dari penundaan layanan yang tidak wajar, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, dan diskriminasi.
Baca juga: Gubernur Jatim dan Bupati Situbondo Resmi Lepas Mudik Gratis 2025 dari Pelabuhan Jangkar
Ricall Dapat Pujian, Warga Diminta Aktif Melapor
Najih juga memberikan apresiasi khusus pada layanan Ricall, yang dianggap sebagai terobosan konkret dalam mendekatkan pemerintah dengan warganya.
“Ini contoh nyata dari optimalisasi pelayanan publik. Ricall bisa jadi media cepat tanggap aduan yang langsung ditindaklanjuti,” puji Najih.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelayanan yang tidak sesuai. Ombudsman pun menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar masyarakat tak perlu takut untuk bersuara.
“Laporkan saja kalau ada yang janggal. Melapor itu bukan mengadu, tapi ikut menjaga kualitas pelayanan,” tegasnya.
Baca juga: BRI Situbondo Prihatin atas Kasus Gendam Dua WNA
Harapan Bersama Pelayanan Publik yang Memuaskan
Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi titik balik dalam membangun sistem pelayanan publik Situbondo yang ramah, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
Dengan hadirnya Ricall dan sinergi bersama Ombudsman, Pemkab Situbondo optimis bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, terbuka, dan partisipatif. (cik/lio/adv/dny)
