Pemkot Batu Konsolidasi dengan KPK: Wujudkan Transparansi

SUARAGONG.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, Transparan dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Wali Kota Batu, Nurochman, S.H., M.H., dalam Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Pemkot Batu Konsolidasi dengan KPK: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemkot Batu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK. Ini bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di semua lini,” tegas Wali Kota Nurochman dalam keterangannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Ketua DPRD Didik Subiyanto, Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso dan Ludi Tanarto, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan tahapan penyusunan APBD dan program prioritas daerah, hingga pengawasan proyek strategis agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Baca Juga : Pemkot Batu Gencar Sosialisasi Berantas Peredaran Rokok Ilegal

Akselerasi Sistem dan Transparansi Anggaran

Pemkot Batu menyampaikan kesiapan mereka dalam mengintegrasikan data hibah ke dalam sistem terpadu. Tujuannya untuk menghindari duplikasi penerima serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran bansos dan bantuan keuangan.

Sementara di bidang pengadaan barang dan jasa, Wali Kota Batu menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap intervensi pihak luar. Langkah konkret pun dilakukan, seperti membangun database penyedia lokal, mendorong pelibatan UMKM Batu dalam e-katalog. Serta evaluasi berkala terhadap pengadaan langsung dan e-purchasing.

Optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH), peningkatan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Serta penguatan fungsi Inspektorat juga menjadi bagian penting dari strategi pengawasan internal yang diusung.

Baca Juga :DPRD Desak Pemkot Batu Hapus Aset Rumah Dinas di Cibubur

Penyelesaian Aset dan Proyeksi Pendapatan

Dalam forum tersebut, Pemkot Batu juga melaporkan perkembangan rencana aksi penyelesaian aset eks Kabupaten Malang. Seperti kawasan Songgoriti, dan strategi pemetaan potensi pendapatan daerah. Di mana hal ini sebagai acuan dalam menyusun proyeksi APBD ke depan.

Menanggapi pemaparan itu, Kepala Satgas Direktorat Korsup Wilayah III KPK, Wahyudi, menyatakan bahwa KPK akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi. Evaluasi itu akan dilakukan secara berkala. Dilakukan melalui dashboard pengawasan sistem pengadaan barang dan jasa.

Melalui konsolidasi ini, Pemkot Batu menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan yang Baik. Di mana ada transparan, akuntabel, dan berintegritas. Demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat. (mf/aye)