Pemkot Probolinggo Pertahankan Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

SUARAGONG.COM – Kota Bayuangga kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat regional. Untuk kedelapan kalinya Pemkot Probolinggo secara berturut-turut, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai keberhasilan Pemkot dalam mempertahankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2017.

Pemkot Probolinggo Dapat Opini WTP 8 kali Berturut-Turut

Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung BPK Sidoarjo dan diterima langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, yang didampingi oleh jajaran pejabat daerah, termasuk Ketua DPRD Dwi Laksmi Shynta, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, dan Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Ratri Dian.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan bahwa pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini WTP merupakan bentuk pengakuan profesional bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Namun demikian, Yuan menekankan bahwa opini WTP bukan jaminan mutlak bahwa laporan keuangan bebas dari kekeliruan atau tindak kecurangan. Ia menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan tetap memuat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Permasalahan yang ditemukan masih dalam batas wajar dan tidak mempengaruhi keseluruhan penyajian laporan. Kami berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah ke depannya,” ujar Yuan.

Baca Juga : Pemkot Batu Raih WTP Ke-10, Wali Kota Batu : Hasil sinergi dan kolaborasi

Komitmen Perbaikan oleh Pemkot Probolinggo

Menanggapi capaian ini, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh perangkat daerah. Menurutnya, penghargaan WTP menjadi bukti nyata atas komitmen Pemkot dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik.

“Kami bersyukur atas hasil yang dicapai. Namun, capaian ini juga disertai dengan tanggung jawab besar untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan penyempurnaan di masa mendatang,” ujar dr. Aminuddin.

Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian atas rekomendasi BPK akan dilaksanakan secara sistematis, cepat, dan menyeluruh guna memperkuat sistem keuangan daerah.

Baca Juga : Pemprov Jatim WTP 10 Kali: Bukti Komitmen Akuntabilitas dan Good Governance

Peran DPRD dan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Efisien

Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shynta, menyambut baik capaian ini dan mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, opini WTP merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan efisiensi program pembangunan. DPRD akan memanfaatkan LHP BPK sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan penyusunan perubahan APBD 2025.

“Kami berharap agar pengawasan keuangan ke depan lebih tajam dan berkelanjutan, sehingga keberhasilan ini dapat terus dipertahankan. Sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif adalah kunci keberlanjutan tata kelola pemerintahan yang efektif,” jelas Dwi Laksmi.

Dukungan dari Perangkat Daerah

Keberhasilan meraih opini WTP delapan kali berturut-turut tidak lepas dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Sekretaris Daerah drg. Ninik Ira Wibawati, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta Kepala BPPKAD Ratri Dian turut memberikan kontribusi nyata dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan.

Melalui koordinasi yang intensif dan pelaksanaan anggaran yang transparan, Pemkot Probolinggo mampu menghadirkan laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Setiap unit kerja didorong untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengeluaran daerah.

Menjaga Konsistensi dan Meningkatkan Kinerja

Capaian opini WTP kedelapan secara berturut-turut menjadi simbol keberhasilan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola keuangan daerah dengan baik. Namun, prestasi ini juga mengandung tantangan, yakni menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas pelaporan dan implementasi anggaran.

Ke depan, Pemkot Probolinggo berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas manajemen keuangan dan memperkuat sistem pengendalian internal. Kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. (Duh/aye)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News

cpt : BPK RI Provinsi Jawa Timur saat memberikan penghargaan kepada Wali Kota Probolinggo