Momentum HGN 2025, DPRD Soroti Kekurangan Guru di Kabupaten Malang
Share
SUARAGONG.COM – Momentum peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 menjadi refleksi penting bagi dunia pendidikan di Kabupaten Malang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang kembali menyoroti kekurangan guru serta berbagai persoalan yang masih membayangi sektor pendidikan daerah.
HGN 2025: DPRD Kabupaten Malang Tegaskan Masalah Guru Belum Tuntas
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menegaskan bahwa kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah maupun DPRD. Menurutnya, tantangan pendidikan di Kabupaten Malang cukup besar mengingat wilayah yang luas dengan jumlah lembaga pendidikan yang tidak sedikit.
Kebutuhan Guru Belum Ideal Meski Jumlah Besar
Kabupaten Malang memiliki 378 desa dan 12 kelurahan. Saat ini, jumlah guru PNS tercatat sebanyak 3.416 orang di jenjang SD dan 1.278 orang di SMP. Sementara guru honorer atau guru tidak tetap mencapai 6.036 orang, termasuk guru PAUD dan sanggar kegiatan belajar (SKB).
Rekrutmen tenaga pendidik melalui jalur P3K juga terus berjalan. Pada seleksi tahun 2023, guru yang dinyatakan lolos mencapai 3.152 untuk SD dan 635 untuk SMP. Sedangkan pada 2024, guru TK, SD, dan SMP yang lolos masing-masing tercatat 1.254, 416, dan 384 orang.
Namun, Zia menilai jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan ideal.
“Kebutuhan guru sebenarnya mencapai 3.546 orang untuk mata pelajaran dan guru kelas SD. Kondisi real menunjukkan masih banyak PR yang harus diselesaikan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Baca Juga : Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Malang Capai Ribuan
Distribusi Guru Terkendala Jumlah Sekolah
Banyaknya lembaga pendidikan juga memengaruhi distribusi tenaga pendidik. Kabupaten Malang memiliki:
- 1.061 SD negeri
- 94 SD swasta
- 369 MI
- 97 SD swasta
- 263 SMP swasta
- 214 MTs
- 61 PKBM
Dengan jumlah sekolah sebanyak itu, pemerataan guru menjadi tantangan besar, terutama bagi wilayah pinggiran dan terpencil.
31,8 Persen APBD 2025 untuk Pendidikan
Pada sisi penganggaran, Zia mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Malang 2025 mencapai Rp 4,8 triliun, dengan alokasi 31,8 persen atau sekitar Rp 1,6 triliun untuk sektor pendidikan.
“Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati untuk mencetak SDM unggul,” jelasnya.
DPRD juga menyoroti penempatan guru P3K yang harus menempati sekolah terdekat sesuai domisili, meski beberapa di antaranya ditempatkan di lokasi cukup jauh. Usulan perbaikan telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan, termasuk renovasi sekolah dan peningkatan kompetensi guru.
Baca Juga : 950 Anak di Poncokusumo Tak Sekolah, Camat Ungkap Penyebabnya
Akses Pendidikan untuk Anak Miskin Harus Dijamin
Zia menekankan bahwa tidak boleh ada anak kurang mampu yang terhambat untuk menempuh pendidikan.
“Sekolah tidak boleh menghambat anak miskin untuk bersekolah. Semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan tanpa biaya sesuai aturan pemerintah,” tegasnya.
Dorongan Sekolah Unggul dan Digitalisasi Pendidikan
Untuk menghadapi perkembangan dunia digital, DPRD Kabupaten Malang mendorong pembangunan sekolah unggul di setiap kecamatan. Pelatihan guru terkait penggunaan teknologi serta penguatan kompetensi juga menjadi fokus pembahasan.
Zia turut menegaskan bahwa tidak ada lagi rekrutmen guru honorer baru, sementara guru P3K akan memperoleh hak yang setara dengan PNS.
“Kami berharap guru-guru terus bersemangat mengajar. DPRD siap mendukung kesejahteraan serta kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Tanpa guru, kita tidak bisa apa-apa. Gurulah sinar harapan bagi para siswa. Selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru di Indonesia, khususnya Kabupaten Malang,” pungkasnya. (Sur/Aye)
