Pemkab Probolinggo Gandeng BPKP Jatim Kembangkan Manajemen Kinerja

SUARAGONG.COM – Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat tata kelola birokrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Terkait Pengembangan Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah, Rabu (14/1/2026).

Perkuat Tata Kelola Birokrasi, Pemkab Probolinggo Gandeng BPKP Jatim

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Abul Chair, bertempat di Gedung BPKP Jawa Timur, Sidoarjo. Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemkab Probolinggo dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil serta kualitas pelayanan publik.

Dorong Manajemen Kinerja yang Terukur dan Akuntabel

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan sistem manajemen kinerja pemerintahan yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Melalui pendampingan BPKP, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyusun perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja secara sistematis dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Turut mendampingi Bupati Probolinggo dalam kegiatan tersebut, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi, Plt Kepala BKPSDM dr. Anang Budi Yoelijanto, Kepala DPMD Munaris, Sekretaris BPPKAD Aries Purwanto, serta Sekretaris Bapelitbangda Dian Festy Anggraine. Kehadiran jajaran pejabat strategis ini menunjukkan keseriusan Pemkab Probolinggo dalam mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Potensi Besar, Tantangan Kesejahteraan

Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, khususnya melalui penguatan integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara. Ia menempatkan Inspektorat sebagai mitra strategis kepala daerah dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Menurutnya, Kabupaten Probolinggo memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan, termasuk destinasi wisata kelas dunia seperti Gunung Bromo dan Pegunungan Argopuro. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Secara alam, Kabupaten Probolinggo ini sangat kaya. Kita punya ketinggian dari nol sampai tiga ribu meter, pantai, pulau, danau, air terjun, gunung-gunung sampai Bromo. Apa pun yang ditanam tumbuh. Tapi faktanya, berdasarkan data BPS 2024, kami masih menjadi daerah termiskin keempat di Jawa Timur,” ungkapnya.

Baca Juga : Pemkab Probolinggo dan Rutan Kraksaan Fokus Pembinaan Warga Binaan

Bukan Sekadar Seremonial

Bupati Haris menegaskan, kerja sama dengan BPKP ini bukan sekadar agenda seremonial. Melainkan langkah strategis yang disiapkan untuk mendorong perubahan nyata dalam sistem pemerintahan daerah.

“Kami hadir ke sini bukan sekadar seremonial. Kami datang dengan langkah yang serius dan strategis agar organ-organ pemerintahan kami jauh lebih akuntabel, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan tiga fokus utama penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Yakni pemetaan kompetensi aparatur yang presisi, akselerasi pelatihan aparatur. Serta prioritas pendidikan dan pelatihan di daerah agar pengembangan SDM lebih efektif.

“Pemerintahan yang kuat bukan yang paling banyak diawasi, tetapi yang paling siap untuk diaudit dan paling berani untuk berbenah. Kabupaten Probolinggo siap naik kelas,” tandasnya.

Pengendalian Intern sebagai Penjaga Amanah

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Abul Chair menegaskan bahwa pengendalian intern harus dipahami sebagai penjaga amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bukan sebagai beban administratif.

“Pengendalian intern bukan soal kelembagaan, tetapi fungsi. Di dalamnya ada indikator, target, pemisahan fungsi, dan mekanisme kontrol. Agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama ini mampu menjadi pengungkit dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kinerja birokrasi. Serta mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Melalui birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif. Serta bisa berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Duh/Aye/sg)