Lonjakan PHK di Jawa Timur, DPRD Soroti 8.000 Kasus dan Dampaknya ke Pengangguran

SURABAYA, SUARAGONG.COM – Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur terus meningkat. Hingga Mei 2025, tercatat sudah ada lebih dari 8.000 kasus PHK, menjadikan Jatim masuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Da’im, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Politisi PAN ini menilai tren PHK yang terus naik harus segera ditangani agar tidak semakin memperburuk angka pengangguran.

“PHK di Jawa Timur menjadi perhatian serius. Dampaknya bukan hanya ke pekerja yang kehilangan penghasilan, tapi juga bisa memicu masalah sosial dan peningkatan kemiskinan,” tegas Suli Da’im, anggota Komisi E DPRD Jatim.

Penyebab Lonjakan PHK di Jatim

Menurut Suli Da’im, ada beberapa faktor yang membuat kasus PHK meningkat di Jawa Timur, antara lain:

• Penutupan pabrik akbat tekanan industri
• Merger dan efisiensi perusahaan
• Kondisi ekonomi yang melemah

Hal ini berdampak langsung pada naiknya angka pengangguran, terutama di daerah-daerah industri yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja.

Baca juga: Januari-April, 281 Orang Kena PHK di Kabupaten Malang

Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain kehilangan pekerjaan, gelombang PHK juga berpotensi menimbulkan masalah sosial. Masyarakat yang terdampak bisa mengalami kesulitan ekonomi, bahkan masuk ke kelompok rentan miskin baru. Pemerintah daerah sendiri disebut sudah menyiapkan beberapa langkah, seperti:

• Program pelatihan kerja
• Bantuan untuk pekerja terdampak PHK
• Skema dukungan bagi keluarga yang kehilangan penghasilan

Baca juga: Potret Buram Pekerja di Tengah Gempuran Impor dan PHK Massal

DPRD Dorong Solusi Jangka Panjang

Suli Da’im menekankan bahwa solusi jangka panjang harus dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah menarik lebih banyak investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, regulasi ketenagakerjaan juga perlu direvisi agar tercipta iklim usaha yang lebih kondusif.

“Pemerintah harus bergerak cepat. Investasi baru dan regulasi yang berpihak pada pekerja serta dunia usaha bisa jadi kunci mengurangi angka PHK ke depan,” pungkasnya. (wahyu/dny)