Pidato Prabowo di HUT RI ke-80 Soroti Transparansi
Share
SURABAYA, SUARAGONG.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, Jumat (15/8/2025). Dalam pidatonya, sejumlah program unggulan pemerintah jadi sorotan, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Merah Putih, lumbung pangan, hingga pembentukan lembaga investasi nasional Danantara.
Namun, pidato tersebut juga menuai tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Lilik Hendarwati, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
20 Juta Warga Nikmati Makan Bergizi Gratis
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan delapan bulan. Sebanyak 20 juta penerima manfaat terdiri dari anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui disebut telah merasakan manfaatnya.
Program ini juga membuka 290.000 lapangan kerja di dapur penyedia makanan, melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Baca juga: Pemkot Batu Siap Tindaklanjuti Program KDMP dan MBG
Sekolah Rakyat hingga Koperasi Merah Putih
Di bidang pendidikan, pemerintah sudah membangun 100 Sekolah Rakyat dan menargetkan 300 sekolah baru dalam waktu dekat.
Sementara itu, sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tengah dikembangkan untuk memperluas perputaran ekonomi di daerah.
Untuk sektor pangan, pemerintah mengklaim telah membuka 2 juta hektar sawah baru.
Sedangkan Danantara, lembaga investasi nasional, diproyeksikan bisa mengelola aset hingga USD 1 triliun.
Baca juga: 100 Siswa Sekolah Rakyat Jombang Siap Sambut Seragam Baru
PKS Ingatkan soal Penegakan Hukum dan Isu Rakyat
Meski mengapresiasi, Lilik Hendarwati menegaskan bahwa semua program ini harus disertai dengan evaluasi nyata di lapangan. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terkait tambang ilegal, lahan sawit ilegal, dan pemberantasan korupsi.
“Harus ditunjukkan dengan aksi nyata, bukan hanya retorika. Keadilan dan kesejahteraan harus benar-benar dirasakan masyarakat bawah, bukan hanya segelintir kelompok,” ujarnya.
Baca juga: Nikita Mirzani Laporkan Dugaan Suap Aparat Penegak Hukum ke KPK
Diplomasi Palestina Diapresiasi, Isu Pajak hingga Bendera One Piece Absen
Selain itu, Lilik juga memberikan apresiasi atas sikap konsisten Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional.
Namun, ia menilai masih ada keresahan publik yang luput dari pidato kenegaraan, seperti kenaikan pajak, pemblokiran rekening, hingga kontroversi bendera One Piece yang sempat ramai di masyarakat.
“Sayang sekali, isu-isu itu tidak disinggung sama sekali. Respons bijak Presiden atas persoalan ini sangat ditunggu masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Wali Kota Malang Imbau Warga Utamakan Merah Putih daripada Bendera One Piece
Pidato kenegaraan Prabowo di HUT RI ke-80 menampilkan berbagai program unggulan pemerintah, dari MBG hingga Danantara. Namun, sorotan dari PKS menunjukkan bahwa tantangan terbesar pemerintah bukan hanya meluncurkan program, tetapi memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada keresahan masyarakat sehari-hari. (wahyu/dny)
