Pimpinan KPK Dukung Rencana Prabowo Bangun Penjara Khusus Koruptor

SUARAGONG.COM – Digadang-gadang, para Koruptor akan ditempatkan penjara khusus sendiri? Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana besar untuk membangun penjara khusus bagi para koruptor di pulau terpencil. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan bahwa pelaku korupsi tidak bisa melarikan diri dari hukuman.

Pimpinan KPK Dukung Rencana Prabowo Buat Penjara Khusus Koruptor 

Rencana ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak. Ia bahkan mengusulkan agar para koruptor yang dipenjara di pulau tersebut dipaksa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, tanpa pasokan makanan dari pemerintah.

“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan. Cukup sediakan alat pertanian, biarkan mereka berkebun dan bercocok tanam sendiri untuk bertahan hidup,” ujar Johanis Tanak saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025) lalu.

Selain itu, ia juga menyarankan agar hukuman bagi koruptor diperberat, dengan minimal 10 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup. Menurutnya, langkah ini akan memberikan efek jera yang lebih besar.

“Jika hukumannya diperberat, orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi,” tegasnya.

Baca Juga :KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Prabowo: “Kalau Mereka Kabur, Biar Ketemu Hiu”

Rencana pembangunan penjara khusus bagi koruptor ini pertama kali diungkapkan Prabowo dalam acara peluncuran mekanisme baru tunjangan tenaga pendidik ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.

“Saya akan siapkan penjara di tempat yang terpencil, mereka nggak bisa kabur. Kita cari pulau yang kalau mereka keluar, biar ketemu hiu,” ujar Prabowo, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, keberadaan koruptor telah membuat rakyat kecil, termasuk tenaga pendidik, dokter, perawat, dan petani, mengalami kesulitan.

“Koruptor lah yang bikin mereka susah. Kalau perlu, kita usir mereka dari bumi Indonesia,” tambahnya.

Saat ini, Indonesia memang sudah memiliki Lapas Sukamiskin di Bandung, yang dikhususkan bagi narapidana kasus korupsi. Namun, Prabowo menilai langkah ini belum cukup efektif dalam memberikan efek jera.

Baca Juga : Prabowo Prioritaskan Profesionalisme untuk Tim Danantara

Pro dan Kontra: Hukuman Setimpal atau Tidak Manusiawi?

Rencana ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai bahwa hukuman bagi para koruptor memang harus sesuai dengan kesalahannya.

“Setiap kesalahan harus mendapat hukuman yang setimpal,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Namun, di sisi lain, para praktisi hukum mengkritik rencana ini. Mereka menyoroti perlakuan istimewa yang sering diterima narapidana kasus korupsi dibandingkan pelaku kejahatan lainnya.

Beberapa pihak juga mempertanyakan aspek kemanusiaan dari penempatan koruptor di pulau terpencil. Ada kekhawatiran bahwa langkah ini bisa dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Meski demikian, rencana ini masih dalam tahap awal dan belum dibahas dalam forum resmi. (aye)

Baca Juga Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News