Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Penertiban Hutan dan Tambang Ilegal

SUARAGONG.COM – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Presiden Prabowo mengumpulkan para menteri untuk fokus membahas agenda strategis pemerintah, khususnya penertiban kawasan hutan dan aktivitas Tambang ilegal. Di mana selama ini polemik tersebut sulit dijangkau penegakan hukum.

Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan Menteri Bahas Penertiban Hutan dan Tambang Ilegal

Dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet RI, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa agenda utama mencakup evaluasi kinerja dan tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta langkah tegas pemerintah terhadap pelanggaran di sektor pertambangan.

Pertemuan ini juga menyoroti konsekuensi hukum atas aktivitas ilegal di kawasan hutan dan pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sekaligus kerugian negara.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa seluruh kekayaan alam negeri harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga : Prabowo Kaji Kontrol Game Online Imbas Ledakan SMAN 72

Pejabat Tinggi yang Hadir

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara, di antaranya:

• Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin
• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
• Menteri Hukum Supatman Andi Agtas
• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
• Panglima TNI
• Kapolri
• Jaksa Agung
• Kepala BPKP
• Kepala PPATK

Kehadiran jajaran institusi penegak hukum dan lembaga pengawasan keuangan ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan persoalan perambahan hutan, tambang ilegal, dan aliran dana terkait aktivitas ilegal yang menghambat tata kelola sumber daya alam.

Pertemuan di Hambalang tersebut diharapkan menghasilkan langkah terkoordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mempercepat penegakan hukum. Sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Aye/sg)