Prabowo Pastikan DPR Cabut Tunjangan dan Stop Kunker Luar Negeri

SUARAGONG.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memastikan bahwa aspirasi rakyat yang selama ini bergema di jalanan akhirnya sampai juga ke telinga para pengambil kebijakan. Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8),

Prabowo Pastikan DPR Cabut Tunjangan dan Stop Kunker: Langkah Nyata atau Sekadar Meredam Gejolak?

Prabowo mengumumkan keputusan mengejutkan: DPR RI akan mencabut sejumlah tunjangan serta menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

Pernyataan ini seolah menjadi jawaban atas gelombang demonstrasi yang belakangan menggema di berbagai daerah. Publik sudah lama geram melihat gaya hidup mewah sebagian wakil rakyat, yang justru kontras dengan kondisi ekonomi banyak warganya.

Parade Elite Politik di Istana

Konferensi pers tersebut tak hanya menghadirkan Prabowo, tapi juga barisan tokoh politik papan atas. Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin hadir mendampingi. Bahkan para ketua umum partai politik pun turut duduk sejajar: dari Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, hingga Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Kehadiran mereka memberi pesan simbolis: keputusan ini bukan langkah sepihak pemerintah, melainkan kesepakatan bersama elite politik. Pertanyaannya, apakah kehadiran kolektif itu juga berarti tanggung jawab kolektif atas keresahan publik selama ini?

Teguran untuk Wakil Rakyat

Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal tunjangan. Ia juga menyampaikan keputusan lebih tegas: partai politik siap mencabut keanggotaan kadernya di DPR RI jika terbukti membuat kegaduhan dan melenceng dari kepentingan rakyat.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegas Prabowo.

Kebijakan tersebut berlaku efektif 1 September 2025. Dengan kata lain, bagi anggota dewan yang selama ini gemar memicu kontroversi, hari-hari nyaman di kursi empuk parlemen bisa saja berakhir lebih cepat.

Baca Juga : Prabowo Janji Pemerintah Jamin Kehidupan Keluarga Affan Kurniawan

Demokrasi Tetap Dijaga, tapi dengan Batas

Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyinggung soal kebebasan berpendapat. Pemerintah, kata dia, tetap menjamin hak rakyat untuk bersuara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 9/1998, hingga kovenan internasional PBB.

Namun, ia memberi catatan tegas: aspirasi harus disampaikan secara damai. Aksi yang berujung anarkis, perusakan fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa tidak bisa ditoleransi.

Baca Juga : Kekerasan Terjadi Lagi! Kronologi Tewasnya Mahasiswa Amikom

Publik Menunggu Bukti

Keputusan pencabutan tunjangan DPR dan penghentian kunjungan luar negeri memang terdengar manis di telinga rakyat. Tetapi publik masih menunggu: apakah ini benar-benar langkah nyata untuk mengubah wajah parlemen, atau hanya sekadar strategi meredam amarah sementara?

Selama ini, kritik terhadap DPR bukan hanya soal tunjangan dan kunker, melainkan juga soal kinerja legislasi yang kerap tak sebanding dengan fasilitas yang dinikmati. Maka, penghapusan tunjangan hanyalah pintu masuk—yang lebih ditunggu adalah perubahan perilaku wakil rakyat.

Rakyat ingin bukti, bukan sekadar janji. (Aye/sg)