Prabowo Peringatkan Beking Tambang Ilegal

SUARAGONG.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas keberadaan tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Sidang Tahunan DPR/MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan resmi terkait jumlah tambang ilegal yang sangat besar.

Prabowo Peringatkan Beking Tambang Ilegal dan Bongkar Distorsi Ekonomi Nasional

Menurut data yang ia terima dari aparat, terdapat sedikitnya 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia. Aktivitas ilegal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. “Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya minta dukungan seluruh MPR dan partai politik, ini demi rakyat kita,” tegas Prabowo.

Ia juga memperingatkan keras bahwa pihaknya tidak akan segan menindak siapa pun yang membekingi praktik tambang ilegal, termasuk jika pelakunya adalah perwira tinggi militer, kepolisian, atau politisi dari partai besar. “Tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat. Bahkan kalau ada kader Gerindra yang terlibat, saya tidak akan melindungi,” ujarnya.

Baca Juga : Profil 5 Tokoh Penerima Jenderal Kehormatan dari Presiden Prabowo

Permainan Manipulasi Serakahnomics

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di Indonesia. Ia menyebut fenomena itu sebagai hal yang “tidak masuk akal” mengingat Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

“Ternyata ada permainan manipulasi yang saya beri nama Serakahnomics,” kata Prabowo.

Selain itu, ia menyoroti harga pangan yang terus melambung meski pemerintah telah mengucurkan subsidi pupuk, alat pertanian, dan pembangunan infrastruktur pangan. Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Prabowo menilai bahwa pasal tersebut, yang mengatur pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat, selama ini diabaikan. “Setelah saya pelajari secara mendalam, pasal-pasal itu adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” tegasnya.

Presiden juga mengungkap fakta pahit mengenai maraknya perilaku korup di birokrasi, mulai dari kementerian, BUMN, BUMD, hingga institusi pemerintahan lainnya. Ia menegaskan tidak akan menutup mata terhadap kenyataan tersebut, karena sejak awal menjabat sudah berkomitmen memimpin pemberantasan korupsi.

Prabowo memaparkan bahwa pemerintah telah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun uang negara dari potensi penyalahgunaan anggaran, antara lain melalui pemangkasan biaya perjalanan dinas luar negeri dan anggaran alat tulis kantor yang dinilai terlalu besar.

“Semua upaya ini adalah amanat UUD 1945. Kita harus memastikan kekuasaan yang kita miliki diawasi, agar tidak menjadi korup,” pungkasnya. (Aye)