Prabowo Resmi Pecat Immanuel Ebenezer Usai Jadi Tersangka KPK

SUARAGONG.COM – Panas-Panas bukannya minum es, malah denger berita dugaan korupsi. Tegas Lugas, dan Jelas, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) yang memberhentikan Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Immanuel Ebenezer Diberhentikan Presiden dari Jabatannya Sebagai Wamenaker

Langkah cepat ini diambil setelah KPK resmi menetapkan Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Jumat (22/8/2025).

Prasetyo menegaskan, pemerintah menyerahkan penuh proses hukum kepada KPK. Ia juga berharap kasus ini bisa jadi pengingat bagi seluruh pejabat negara, khususnya Kabinet Merah Putih, bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi tidak main-main.

“Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pak Presiden ingin seluruh pejabat bekerja keras, serius, dan tidak bermain-main dalam urusan korupsi,” tegasnya.

Baca Juga : KPK Tangkap Wamenaker Terkait Kasus Sertifikasi K3

Modus: Dari Rp 275 Ribu Jadi Rp 6 Juta

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa Noel bukan sekadar tahu, tapi juga diduga meminta hasil pemerasan. Praktik ini dilakukan sejak 2019, dan baru terungkap setelah ada laporan ke KPK.

“Dia tahu, membiarkan, bahkan meminta hasil pemerasan,” ujar Budi dalam konferensi pers.

Modusnya pun bikin geleng-geleng kepala: buruh yang mengurus sertifikasi K3, yang seharusnya hanya bayar Rp 275 ribu, dipalak hingga Rp 6 juta. Kalau tak bayar? Proses diperlambat, dipersulit, bahkan bisa mandek total.

Ironisnya, angka Rp 6 juta itu dua kali lipat dari gaji rata-rata buruh. “Bayangkan, buruh yang ingin legal malah ditekan bayar lebih mahal dari penghasilannya,” sindir Budi.

Duit Miliaran Mengalir, Plus Bonus Motor

Menurut KPK, Noel menerima aliran uang suap sekitar Rp 3 miliar pada Desember 2024 dari penerbitan sertifikat K3. Tak cuma uang, ia juga kecipratan satu unit motor. Total kerugian yang ditaksir dari praktik pemerasan ini mencapai Rp 81 miliar.

“Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi, dari DP rumah, kendaraan, sampai hiburan,” ungkap Budi.

Dengan pemecatan ini, Prabowo menegaskan garisnya: tak ada tempat bagi pejabat yang terseret kasus korupsi di kabinet. Publik tentu menunggu apakah langkah ini jadi sinyal awal pembersihan besar-besaran, atau sekadar damage control agar nama baik pemerintah tidak ikut tercoreng. (Aye/sg)