SUARAGONG.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik atau E-Katalog Versi 6.0 pada acara yang bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12), dengan dihadiri jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta pimpinan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Peluncuran E-Katalog Versi 6.0 : Transparansi Pengadaan Pemerintahan
Presiden Prabowo menekankan pentingnya digitalisasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Ini adalah upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi. Seluruh transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan Katalog Elektronik Versi 6 mulai 1 Januari 2025,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan bagian dari misi pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sistem ini terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pembayaran, menawarkan berbagai manfaat, seperti:
- Penghematan Anggaran: Pengurangan biaya pengadaan hingga 30% dan biaya administrasi hingga 50%.
- Transparansi Data: Akses informasi harga dan spesifikasi produk secara real-time untuk mengurangi potensi korupsi.
- Dukungan UMKM: Mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam proses pembayaran.
- Efisiensi Waktu: Otomatisasi proses pengadaan yang mempercepat penyelesaian transaksi.
Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah, mengungkapkan bahwa Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan wujud nyata dukungan Telkom terhadap transformasi digital pemerintahan. “Sistem ini menghadirkan solusi pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif untuk mendukung program pemerintah,” jelas Ririek.
Baca Juga : Gaes !!! Pembiayaan KUR Dukung Ketahanan Pangan dan Program Prioritas Prabowo-Gibran
Inovasi dalam Pengadaan Elektronik
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menambahkan, fitur-fitur terbaru dalam Katalog Elektronik memungkinkan masyarakat memantau proses pengadaan secara lebih transparan. “Semua data terkait harga, spesifikasi, hingga gambar produk dapat diakses publik. Kami berharap inovasi ini akan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi belanja pemerintah,” ungkap Hendi.
Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja sistem pengadaan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mendukung ekosistem digital Indonesia, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.(Aye).
Baca Artikel Berita Lain dari Suaragong di Google News.
