Kenapa Amnesti Hasto Jadi Kontroversi?

SUARAGONG.COM – Beberapa waktu lalu, Hasto Kristiyanto mantan Sekretaris Jenderal PDI-P dapat amnesti dari Prabowo Subianto. Amnesti itu artinya penghapusan hukuman atas vonis yang dijatuhkan pengadilan. Dalam kasus Hasto, dia sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta terkait kasus suap & dugaan perintangan penyidikan. Trus keputusan Presiden memberi amnesti ke Hasto itu bikin heboh banyak pihak mendukung, tapi nggak sedikit pula yang protes keras.

Kritik Pedas dari Mantan

Salah satu suara paling nyaring menolak amnesti ke Hasto datang dari Johan Budi mantan juru bicara KPK dan mantan politikus PDI-P. Dia bilang oke lah kalau presiden pake haknya memberi abolisi atau rehabilitasi ke pihak yang sudah dihukum dalam kasus tertentu. Tapi memberi amnesti ke kasus korupsi atas nama rekonsiliasi politik? “Saya nggak setuju,” tegas dia.

Menurut Johan, amnesti seperti itu bisa jadi bom waktu: hukum bisa dianggap sebagai alat politisasi. Dan itu bisa masuk jurang nggak adil.

Baca juga: Pemkab Probolinggo Sabet Penghargaan Khusus KPK RI

Pembelaan dari Kubu Lain

Tapi nggak semua orang setuju dengan kritik ini. Ada juga yang bilang amnesti ke Hasto bukan soal rekonsiliasi politik. Salah satunya Habiburokhman Ketua Komisi III DPR. Dia bilang keputusan itu lebih ke arah meluruskan cara pandang hukum hukum jangan dipakai buat balas dendam politik.

Menurutnya, amnesti di sini menunjukkan bahwa hukum juga bisa menahan diri kalau orang sudah dihukum dan saatnya dibuka lembar baru, ya nggak usah dibenturkan terus. Itu pernyataan bahwa sistem hukum bisa berpihak ke keadilan dan kemanusiaan, bukan cuma balas dendam.

Baca juga: KPK Soal Rehabilitasi 3 Eks Direksi ASDP

Dinamika di Publik Kenapa Banyak yang Nggak Setuju

Penerimaan publik terhadap amnesti ini ternyata jauh dari kata mulus. Banyak yang merasa bahwa kasus korupsi bukanlah hal yang bisa diselesaikan lewat amnesti karena bisa melemahkan rasa keadilan dan memberangus kepercayaan terhadap sistem hukum.

Kalau hukum bisa dipakai, lalu dihapus kembali demi politik, kan jadi nggak ada efek jera. Kritik seperti itu juga yang diangkat Johan Budi.

Selain itu, banyak yang khawatir bahwa keputusan seperti ini bisa jadi preseden buruk siapa tahu ke depan ada figur lain yang juga diselamatkan dengan cara serupa entah gimana dalihnya.

Baca juga: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK Bareng Adik dan Sekda

Tapi, Bukan Semua Gelap Ada Argumen Second Chance

Bagi pendukung amnesti, ini soal memberi kesempatan kedua. Semua manusia bisa salah, dan hukum seharusnya bisa memberi jembatan untuk bangkit lagi setelah hukuman dijalani. Dan kalau hukum jadi instrumen politik, ya yang rusak bukan cuma individu, tapi juga kepercayaan publik terhadap keadilan.

Habiburokhman bahkan bilang bahwa amnesti Hasto bukan bentuk rekonsiliasi politik, melainkan bentuk sikap bahwa hukum adalah untuk memperbaiki, bukan memperparah luka lama.

Kalau hukum bisa fleksibel ya nggak apa-apa. Tapi, tentunya dengan tetap menjaga integritas dan transparansi.

Baca juga: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

Amnesti Hasto di Sisi Mana?

Jadi gini, teman keputusan memberi amnesti ke Hasto Kristiyanto itu kayak dua sisi mata uang.

• Di satu sisi, ada orang-orang yang lihat ini sebagai kesempatan untuk memberi keadilan dan lembar baru bahwa hukum gak selalu keras tanpa ampun, tapi bisa humanis.
• Di sisi lain, banyak juga anggap ini sinyal bahaya. Bahwa hukum bisa dijadikan alat politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem justru bisa rusak.

Menurutku, keputusan seperti ini kompleks banget nggak hitam-putih, tergantung gimana nanti implementasinya. Kalau hukumnya transparan, adil, dan nggak ada intervensi politik oke. Tapi kalau hukum jadi alat transaksional, ya sayang banget. (dny)